Pilkada di Bukittinggi, Bawaslu Terima 4 Laporan Pelanggaran

Pilkada di Bukittinggi Bawaslu Terima 4 Laporan Pelanggaran Koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Vatria (Foto: Debi)

Covesia.com - Badan pengawas pemilu (Bawaslu) kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) mencatat adanya empat laporan pelanggaran selama tahapan pilkada 2020 di daerah itu.

"Ada empat laporan pelanggaran pilkada yang diterima Bawaslu Kota Bukittinggi dari masyarakat," kata Koordinator divisi pengawasan dan hubungan antar lembaga Bawaslu Kota Bukittinggi, Eri Vatria, Rabu (14/10/2020) saat penyampaian pengawasan pemilu partisipatif pilkada serentak tahun 2020.

Ia menjelaskan empat laporan pelanggaran pilkada tersebut diantaranya adminitrasi APK (Alat Peraga Kampanye) dalam 1 laporan, dimana ada pemasangan APK pada saat penertiban. Pemasangan APK itu belum diketahui apakah APK mandiri atau dari KPU karena untuk APK sendiri ada prosedur yang harus dijalani.

"Ini akan dikaji dulu karena ada APK yang difasilitasi KPU dan paslon tersebut serta ukuran dan jumlahnya. Jika tidak sesuai akan disurati kepada KPU untuk memberitahikan kepada paslon untuk membuka APK," ungkapnya.

Selanjutnya pimpinan Baznas Bukittinggi yang menjadi tim paslon karena sesuai UU Baznas dilarang adan keterlibatan dan keberpihakan kepada paslon Pilkada, menindaki laporan itu Bawaslu merekomendasikan ke Baznas propinsi untuk melakukan tindakan kepada yang bersangkutan.

Berikutnya dugaan tidak dikembalikan fasilitas pemeintah oleh petahana yakni mobnas yang digunakan petahana sebelum cuti untuk kampanye pilkada. Karena sesuai peraturannya dilarang menggunakan fasilitas negara saat masa kampanye.

"Setelah dikaji dan dilakukan pemeriksaan serta klarifikasi terhadap pemko sudah ada berita acara penyerahan mobnas ke pemda setempat dan itu terbukti tidak melanggar," imbuhnya.

Yang terakhir pidana ASN pemko Bukittinggi, setelah dikaji tidak ditemukan dugaannpelanggaran karena tidak ada saksi.

Menyikapi hal tersebut, Eri Vatria meminta seluruh elemen masyarakat untuk berperan dalam pengawasan pemilu pemiliahan kepala daerah di Bukittinggi.

(deb)


Berita Terkait

Baca Juga