Mulai 9 November, Pemko Padang Larang Warganya Gelar Pesta Pernikahan 

Mulai 9 November Pemko Padang Larang Warganya Gelar Pesta Pernikahan  Plt. Walikota Padang, Hendri Septa saat sosialisasi Perda AKB di Kota Padang, beberapa waktu yang lalu (Foto: Laila)

Covesia.com - Pemerintah Kota Padang melarang warganya untuk menggelar pesta pernikahan. Hal tersebut tertera dalam Surat Edaran yang diberi nomor 870, 743/BPBD-Pdg/X/2020. 

Berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Padang Nomor 870.392/BPBD-Pdg/V1/2020 tanggal 12 Juni 2020, semakin tingginya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pola Hidup Baru dalam Masa Pandemi, maka Pemko Padang melarang mengadakan pesta perkawinan. 

"Baik di Gedung/Convention Centre dan di rumah terhitung semenjak tanggal 9 November 2020, bagi masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan cukup melaksanakan akad nikah di kantor KUA, Rumah Ibadah atau di rumah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan," ungkap Hendri Septa, Plt.Walikota Padang, Selasa (13/10/2020).

Lebih lanjut bagi masyarakat yang melanggar ketentuan akan dibubarkan dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Sementara itu untuk pelaku usaha khususnya Cafe/ Restoran/ Rumah Makan/ Karaoke/ Bar diperbolehkan beraktifitas dengan ketentuan jumlah Kursi/ Tempat duduk 50 % (lima puluh persen) dari Kapasitas ruangan dan membuat pembatas/ jarak antara kursi/ tempat duduk dengan tetap melakukan Protokol Kesehatan dan mengutamakan layanan bawa pulang (Take Way). 

Dikatakan Hendri, pelaku usaha yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi pertama, teguran tertulis atau denda administratif paling sedikit Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). 

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga