Demonstran Omnibus Law di Bukittinggi Pertanyakan 2 Point Tuntutan Mahasiswa yang Tertunda ke DPRD

Demonstran Omnibus Law di Bukittinggi Pertanyakan 2 Point Tuntutan Mahasiswa yang Tertunda ke DPRD Pertemuan belasan mahasiswa ke kantor DPRD Bukittinggi untuk mempertanyakan tuntutan pada aksi demo penolakan Omnibus Law, Selasa (13/10/2020).

Covesia.com - Demonstran Omnibus Law di Kota Bukittinggi, Sumatera Barat (Sumbar) yang melakukan aksi demo di depan kantor DPRD setempat pada Jumat (9/10/2020) lalu, kembali mendatangi gedung DPRD untuk mempertanyakan dua tuntutan yang masih tertunda, Selasa (13/10/2020).

Belasan mahasiswa yang tergabung dalam gerakan mahasiswa Bukittinggi itu mendatangi kantor DPRD setempat untuk mempertanyakan tuntutan yang mereka sampaikan pada aksi demo Jumat lalu.

Adapun dua tuntutan yang belum diterima demonstran ada pada point 5 dan 6 dari 7 tuntutan yang diminta mahasiswa terkait penolakan Omnibus Law yang berbunyi mendesak seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Kota Bukittinggi untuk menanda tangani penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan mendesak DPC partai yang memiliki fraksi di DPRD Kota Bukittinggi untuk menyatakan penolakannnya dalam bentuk baliho yang dipasang pada masing-masing kantor DPC partai.

Sebelumnya, pada aksi damai yang dilaksanakan Jumat lalu, Pemko dan DPRD Bukittinggi secara kelembagaan setuju dengan aspirasi mahasiswa dan menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

Dari hasil pertamuan, yang dipimpin Ketua DPRD Bukittinggi, Herman Sofyan dan wakil ketua DPRD Nur Hasra, disimpulkan bahwa tiga fraksi di DPRD Bukittinggi, PKS, Demokrat, PAN menyatakan setuju dengan aspirasi gerakan mahasiwa, untuk menolak UU Cipta Kerja serta dengan tegas menyatakan menolak Omnibus Law.

Sedangkan untuk fraksi Gerindra, dalam pertemuan tersebut belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan yang diminta mahasiswa.

Sementara untuk Fraksi Karya-Pembangunan menyatakan untuk mengajukan Yudisial Review. Dan untuk Fraksi Nasdem-PKB, menyatakan akan mengajukan Yudisial Review, untuk sejumlah pasal yang dianggap tidak pro rakyat

(deb)


Berita Terkait

Baca Juga