Pelanggaran Pilkada Oknum Wali Nagari di Pasbar Diteruskan ke Polisi

Pelanggaran Pilkada Oknum Wali Nagari di Pasbar Diteruskan ke Polisi Bawaslu teruskan laporan Pelanggaran Pilkada Oknum Wali Nagari ke Pihak Kepolisian Pasbar (Ist)

Covesia.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pasaman Barat menyebut kasus pelanggaran pemilihan yang diduga dilakukan oleh oknum wali nagari (Kepala Desa Adat) didaerah itu telah teruskan ke Kepolisian.

Penerusan tersebut berdasarkan hasil rapat pembahasan kedua Gakkumdu Bawaslu Pasaman Barat pada Sabtu (10/10) kemaren untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

"Kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan ini sudah diteruskan ke pihak kepolisian dan saat ini telah ditangani oleh pihak Kepolisian untuk tahap penyidikan," kata Divisi Hukum Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Bawaslu Pasaman Barat, Beldia Putra, Minggu (11/10/2020).

Beldia mengatakan oknum Wali Nagari dengan inisial Z itu diduga melanggar ketentuan pasal 71 ayat 1 UU No 10 tahun 2016. Dalam ketentuan pasal itu setiap pejabat, kepala desa atau sebutan lain atau lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon kepala daerah.

"Terhadap temuan ini telah kita bahas bersama tiga institusi yang tergabung dalam sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan). Sanksinya pidana dan ada larangan dalam pasal 71 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2106," jelasnya.

Kemudian Beldia Putra juga memaparkan ketentuan sanksi Pasal 71 ayat 1 itu diatur pada pasal 188 UU Nomor 1 tahun 2015 yang sanksinya pidana dan diancam dengan satu sampai enam bulan kurungan penjara.

"Pihak kepolisian akan melakukan penyidikan selama 14 hari kedepan. Ancaman pidananya 1 bulan sampai 6 bulan kurungan penjara dan denda. Kita sangat menyayangkan hal ini," paparnya.

Ia menerangkan Bawaslu jauh-jauh hari telah mengirimkan surat ke seluruh Wali Nagari di Pasaman Barat terkait larangan untuk ASN dan Wali Nagari. Larangan tersebut telah diatur pada UU Nomor 10 tahun 2016.

"Jauh hari telah kita sampaikan agar ASN dan Wali Nagari tidak melanggar aturan itu. Dalam hukum itu kita mengenal asas 'Ultimum Remedium' bahwa upaya pidana ini merupakan upaya terakhir," terangnya.

"Namun sesuai kewenangan Bawaslu, kita juga harus melakukan penindakan secara preventif untuk menegakkan keadilan pemilu sebagaimana tagline Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu," sambungnya.

Beldia juga mengungkapkan kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan yang diduga dilakukan oleh oknum Wali Nagari baru satu-satu nya yang diteruskan ke pihak kepolisian dan juga satu-satunya SE Sumatera Barat.

"Kita mendukung penuh kawan-kawan penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu untuk berkerja, mengingat waktu penangananya sangat singkat 14 hari kerja di tingkat Kepolisian," ungkapnya.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga