Padang Panjang Pertegas Penerapan AKB dan Penindakan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Padang Panjang Pertegas Penerapan AKB dan Penindakan Sanksi Bagi Pelanggarnya Walikota Padang Panjang, Fadly Amran (Foto:Debi)

Covesia.com - Pemerintah Kota Padang Panjang, Sumatera Barat (Sumbar) mempertegas perda adaptasi kebiasaan baru (AKB) dan penindakan sanksi bagi pelanggarnya.

"Peneraban AKB akan dipertajam lagi dan sanksi bagi pelanggarnya akan dipertegas" kata Walikota Padang Panjang, Fadly Amran saat menyampai 2 tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Fadly-Asrul kepada awak media, Jumat (9/10/2020).

Ia mengatakan langkah itu dilakukan untuk menekan angka kasus Covid-19 khususnya di Kota Padang Panjang. Serta diperlukannya peran masyarakat dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan tetap mempedomani protokol Covid-19.

"Tidak hanya menjadi tanggungjawab pemerintah saja namun peran aktif masyarakat terhadap kepedulian kasus Covid-19 sangat dibutuhkan, karena tanpa adanya kesadaran perda ini tidak akan berjalan maksimal," jelasnya.

Fadly menegaskan pemerintah akan mengambil kebijakan tegas untuk memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Karena menurutnya perda yang telah ditetapkan pemerintah merupakan langkah untuk menyelamatkan warga dari Covid-19.

"Kita sudah sering melakukan razia masker dan pemberian sanksi sosialpun telah diberikan kepada pelanggarnya, termasuk membagikan masker gratis kepada masyarakat. Kita harapkan dengan cara itu masyarakat patuh dan sadar akan pentingnya menerapkan perda AKB," imbuhnya.

Sementara itu di kota Padang Panjang tercatat jumlah kasus Covid-19 hingga Rabu (7/10/2020) sebanyak 181 kasus dengan angka kesembuhan 122 kasus dan 59 pasien masih menjalani isolasi.

Sebanyak 24 pasien menjalani isolasi di RSUD Padang Panjang, isolasi mandiri 31 pasien, 2 pasien di isolasi di RSUP M.Jamil Padang dan 1 pasien di RSAM Bukittinggi dan 1 pasien di Pusdiklat Baso.

(deb)

Berita Terkait

Baca Juga