Ini 9 Poin Substansi Penolakan PKC PMII Sumbar Terhadap UU Ciptaker

Ini 9 Poin Substansi Penolakan PKC PMII Sumbar Terhadap UU Ciptaker Aksi unjuk rasa PKC PMII Sumbar di depan gedung DPRD, tolak UU Ciptaker, Kamis (8/10/2020)(Foto: Laila)

Covesia.com - Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Sumatera Barat dan PC PMII Se-Sumatera Barat menyampaikan 9 poin penolakan Subtansi PKC PMII SUMBAR terhadap UU Cipta Kerja. 

"Pertama, kami kecewa karena DPR dan Pemerintah tidak peka terhadap kesengsaraan rakyat ditengah pandemic Covid-19 dan tidak fokus untuk mengurus, serta menyelesaikan persoalan Covid-19, justru membuat regulasi yang merugikan buruh dan rakyat. Malahan membuat regulasi yang menguntungkan para investor dan pengusaha," ungkap Rodi Indra Saputra ketua PKC PMII Sumbar saat menyampaikan orasi ke DPRD Sumbar, Kamis (8/10/2020).

Kedua PKC PMII SUMBAR mengatakan DPR dan Pemerintah telah memfasilitasi kepentingan monopoli ekonomi korporasi dan oligarki yang dilegalkan dalam UU Cipta Kerja. 
Ketiga, PKC PMII Sumbar berpendapat Proses Pembentukan UU Cipta Kerja tidak partisipatif dan eksklusif. 

Lebih lanjut kata Rodi, PMII merasa UU Cipta Kerja tidak menjamin kepastian hukum dan menjauhkan dari cita-cita reformasi regulasi. Sebab, pemerintah dan DPR berkilah bahwa RUU Cipta Kerja akan memangkas banyak aturan yang dinilai over regulated.

Kelima, DPR dan Pemerintah tidak pro terhadap rakyat kecil khsusunya buruh, sebab terdapat beberapa pasal-pasal bermasalah dan kontroversial yang ada didalam Bab IV Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja. 

Keenam, Kami miris terhadap DPR dan Pemerintah akan memperkecil kemungkinan pekerja WNI untuk bekerja karena UU Cipta Kerja mengapus mengenai kewajiban mentaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi bagi para Tenaga Kerja Asing (TKA). Dengan disahkannya UU Cipta Kerja, TKA akan lebih mudah masuk karena perusahaan yang mensponsori TKA hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga. 

Ketujuh, UU Cipta Kerja tidak mencerminkan pemerintahan yang baik (good governance). Sebab, dalam pembentukannya saja sudah main kucing-kucingan dengan rakyat, apalagi nantinya saat melaksanakan UU Cipta Kerja, bisa jadi rakyat akan di akal-akali dengan UU Cipta Kerja. 

Kedelapan, PKC PMII Sumbar sangat kecewa UU Cipta Kerja menghilangkan point keberatan rakyat mengajukan gugatan ke PTUN apabila perusahaan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan tanpa disertai Amdal. 

"Sangat jelas disini, DPR dan Pemerintah berpihak pada kepentingan korporasi dan oligarki tanpa peduli terhadap kerusakan lingkungan dan kehidupan rakyat. Hal ini tentu tidak sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia, yakni mensejahterakan rakyat," tambahnya.

Terakhir, PKC PMII Sumbar juga kecewa DPR dan Pemerintah mengkapitalisasi sektor pendidikan dengan memasukan aturan pelaksanaan perizinan sektor pendidikan melalui perizinan berusaha dan diatur. 

PKC PMII Sumbar menyatakan sikap untuk menolak UU Cipta Kerja sebab tidak pro terhadap rakyat kecil, sedangkan PMII sangat dekat hubungannya dekat masyarakat akar rumput. 

PKC PMII Sumbar menuntut agar presiden tidak menandatangani RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Meski, secara otomatis bila tidak ditanda tangani oleh Presiden tetap akan menjadi Undang-Undang. Tetapi, biarkanlah UU Cipta Kerja menjadi UU yang tidak ditanda tangani oleh Presiden. 

Secara Penuh Mendukung PB PMII melakukan uji materi (judicial riview) UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Sebab, sebelumnya PB PMII telah melakukan uji materi UU MD3 dimana UU tersebut tidak pro terhadap rakyat. Sehingga, untuk kali ini PB PMII juga akan melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

"Kami mengutuk keras tindakan Reprensif Pihak kepolisian dalam pengamanan Masa Aksi dalam rangka menolak UU Cipta Kerja, karena di beberapa wilayah banyak sekali kader-kader PMII yang menjadi korban tindakan reprensif tersebut. Maka itu kami meminta POLRI untuk mengintruksikan Jajaran Untuk tidak represif, dan menindak tegas anggota yang melakukan tindakan tersebut," tutupnya. 

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga