Meskipun di Tengah Hujan Deras, Ratusan Mahasiswa Tetap Unjuk Rasa di DPRD Pasaman Barat

Meskipun di Tengah Hujan Deras Ratusan Mahasiswa Tetap Unjuk Rasa di DPRD Pasaman Barat Ratusan gabungan mahasiswa di Pasaman Barat, Sumatera Barat tetap melakukan aksi unjuk rasa ditengah derasnya hujan di halaman kantor DPRD Pasaman Barat (Pasbar), Kamis (8/10/2020) sore ini. (Ist)

Covesia.com - Ratusan gabungan mahasiswa di Pasaman Barat, Sumatera Barat tetap melakukan aksi unjuk rasa di tengah derasnya hujan di halaman kantor DPRD Pasaman Barat (Pasbar), Kamis (8/10/2020) sore ini.

Meski di tengah guyuran hujan deras tidak menyurutkan aksi yang dilakukan oleh gabungan mahasiswa tersebut menolak Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.

"Kami sebagai mahasiswa penyambung lidah rakyat. Menurut kami UU Cipta Kerja itu merugikan kaum buruh, berhujan-hujan tidak masalah bagi kami," sebut Habibi salah seorang orator.

Menurut mereka para wakil rakyat tidak pro rakyat dan telah memperkosa hak-hak rakyat. Lanjut Habibi, negara ini sedang dirampok oleh kaum elit politik untuk itu mereka turun serentak.

"Negara ini sedang dirampok dan negara ini sakit. Kita disini juga berjuang dan sama dengan kawan-kawan mahasiswa di pusat dan daerah lain bergerak demi membela rakyat," katanya.

Ia juga sangat menyesalkan setiap mahasiswa berunjuk rasa mereka selalu dihadapkan dengan aparat penegak hukum. Namun disetiap pemilu para wakil rakyat itu dengan wajah malaikat mengetok pintu-pintu rumah warga.

"Ketika kami berunjuk rasa, kami selalu dihadapkan dengan aparat penegak hukum. Namun ketika hendak pemilu para wakil rakyat kami ini dengan wajah manis mengetok rumah kami," sesalnya.

"Kami hadir disini sebagai pembela masyarakat dan kami disini karena melihat negara ini sedang tidak baik. Kalian itu harus pro rakyat pak dewan terhormat, kalian itu dipilih oleh rakyat bukan dilotre, jangan buat susah rakyat," sambungnya.

Ia juga menilai dalam Omnibus Law atau UU Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia ada perampasan hak buruh.

"Kalian telah memperkosa hak rakyat, untuk itu kami ada disini untuk membela kaum buruh dan rakyat. Namun juga kami sangat menyesalkan anggota DPRD Pasaman Barat yang jumlahnya 40 orang hanya dihadiri 1 orang," jelasnya.

Hingga berita ini diturunkan ratusan mahasiswa tersebut masih menggelar aksi unjuk rasa dalam keadaan diguyur hujan deras ditemani Ketua DPRD Pasaman Barat dan aparat penegak hukum lainnya.

(hri)

Berita Terkait

Baca Juga