Bupati Yusuf Lubis Tegaskan Netralitas ASN di Pilkada 2020 Harga Mati

Bupati Yusuf Lubis Tegaskan Netralitas ASN di Pilkada 2020 Harga Mati Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN di ruang Media Centre Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Pasaman, Rabu (7/10/2020).

Covesia.com-Bupati Pasaman, Yusuf Lubis menegaskan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja dilingkup Pemerintah daerah untuk menjaga netralitasnya di Pilkada serentak tahun 2020 ini sudah harga mati.

Hal ini ditegaskan Bupati Pasaman,  Yusuf Lubis  SH, Msi beserta Kepala BKPSDM Ansrullah, SH, MH  dan Inspektur M. Ikhsan, S.IP  MSi bersama jajaran saat mengikuti Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN di ruang Media Centre Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Pasaman, Rabu (7/10/2020) tadi.

Sementara itu, semua Kepala SKPD lain dan jajaran mengikuti virtual ini di ruang kerja masing-masing yang dimonitor langsung oleh Bupati Pasaman guna penyebarluasan informasi pentingnya netralitas ASN dalam Pilkada 2020.

"Tujuan kegiatan ini dilakukan untuk mengaselerasi upaya upaya strategis pencegahan atas pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada serentak Tahun 2020," kata Yusuf Lubis.

Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN di selengarakan oleh Komisi  Aparatur Sipil Negara dengan Narasumbernya Wakil Presiden RI H. Maaruf Amin selaku Ketua Komite Pengarah Tim Reformasi Birokrasi Nasional.

‚ÄúNetralitas ASN dan Pegawai baik kontrak ataupun honor yang digaji oleh Pemerintah harus netral  dan jangan sampai ikut-ikut memihak kepada salah satu calon dalam pilkada 2020. Apabila ada yang terlibat tidak netral, maka saya akan memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Yusuf Lubis.

Yusuf Lubis juga memerintahkan kepada kepala BKSDM untuk mensosialisasikan Netralitas ASN dalam Pilkada 2020 ini.

"Kemudian memerintahkan Inspektur melakukan pengawasan terhadap ASN yang tidak netral serta memprosesnya yang dipimpin oleh Sekretrais Daerah sebagai pejabat yang berwenang dalam melakukan pembinaan ASN," katanya.

Sementara Sekretaris Daerah, Drs. Maraondak mengatakan akan menindak ASN dan Pegawai lainnya yang tidak netral dalam pilkada 2020 sesuai peraturan yang berlaku.

"Kami berharap tidak ada ASN yang tidak netral. Karena konsekuensinya cukup berat bagi yang tidak netral, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat dari profesinya," tegasnya.

(hri)



Berita Terkait

Baca Juga