FPRB Sumbar Kampanyekan Kesiapsiagaan Bencana Melalui Webinar

FPRB Sumbar Kampanyekan Kesiapsiagaan Bencana Melalui Webinar Tangkapan layar Webinar FPRB Bahas Pengurangan Resiko Bencana, Minggu (5/10/2020)

Covesia.com - Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Sumbar melaksanakan Webinar dengan Tema "Menakar Kesiapsiagaan Bencana Sumbar" dalam rangka kampanye kesiapsiagaan memperingati bulan PRB tahun 2020.

Webinar dalam rangka Refleksi 11 tahun gempa (Kota Padang) dan 10 tahun tsunami (Mentawai) dipandu Patra Rina Dewi (KOGAMI) dan Syafrimet (Jemari Sakato) dan dibuka langsung oleh Ketua Pengarah Forum Buya Mas'oed Abidin. 

"Kesiapsiagaan bencana harus wujud sebagai budaya, harus implementatif dalam kehidupan sehari-hari sesuai perintah Allah untuk iqra'," tegas Mas'oed, Minggu (4/10/2020).

Webinar tersebut menghadirkan Irwan slamet Ka Stasiun Geofisika Klas 1 Padang Panjang. 

Irwan mengatakan saat ini BMKG mempunyai sistem peringatan dini gempa dan tsunami yang dapat membantu memberikan informasi. 

"BMKG mempunyai BUOY, OBU, tide gauge, seismograph, sirene,Deep Ocean Assessment Reporting of Tsunami (DAART),Cable Based Tsunameter (CBT), dan lain sebagainya. Harapannya alat ini bisa berfungsi secara optimal dan tidak ada alat yang hilang seperti kejadian sebelumnya, serta bisa dijaga sebaiknya demi keselamatan kita bersama," ungkapnya. 

Selain itu, hadir juga Rumainur Kabid Kedaruratan dan Logistik (KL) BPBD Sumbar. Ia mengatakan  bahwa gempa 30 September 2009 dan tsunami mentawai 25 oktober 2010 semestinya dicatat dalam sebuah buku pembelajaran (lesson learnt) yang nantinya bisa dibaca oleh generasi sekarang dan akan datang sebagai pengingat untuk selalu siaga. 

"Pada saat itu BPBD belum ada, yang ada Satkorlak PBP tapi koordinasinya berjalan baik karena operasi tanggap darurat dipimpin langsung oleh Gubernur," jelasnya. 

Sementara itu, Khalid Saifullah Koordinator Forum PRB Sumbar mengatakan bahwa koordinasi penting dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi program/kegiatan. 

"Bencana adalah urusan banyak pihak dan lintas sektor, oleh sebab itu penting untuk bisa saling berkoordinasi," ujarnya.

Enny Supartini, Direktur Kesiapsiagaan BNPB sepakat dengan Khalid Saifullah, bahwa dalam kesiapsiagaan bencana perlu sekali koordinasi dan membangun strategi bersama dalam perencanaan, pelembagaan dan penganggaran. BNPB sedang mengembangkan program Destana (Desa Tangguh  Bencana) dan Katana (Keluarga Tangguh Bencana) dimana fasilitatornya diambil dari kelompok millennial. 

Menumbuhkan kesadaran masyarakat hal penting, karena masih ada sebagian masyarakat yang sinis, yang tidak percaya bahwa masih ada ancaman bencana di depan mata seperti tsunami dari megathrust Mentawai. 

"Koordinasi belum efektif, masih terjadi program yang tumpang tindih sehingga BPBD seharusnya punya data base tentang kegiatan-kegiatan PRB yang sudah dilakukan oleh siapa, dimana dan kapan,"ungkap John Nedi Kambang, Koordinator Jaringan Jurnalis Siaga Bencana (JJSB).

Dari kacamata Ketua Pusat Studi Bencana (PSB) Unand, Prof Fauzan dengan tegas menyatakan bahwa Sumbar sama sekali belum siap menghadapi ancaman bencana gempa dan tsunami. Pada gempa 30 September 2009 banyak sekali korban berjatuhan karena tertimpa bangunan. 

Regulasi sudah dibuat tapi kondisi bangunan sekarang ini masih sama seperti yang dulu sehingga perlu Perda yang mendesak agar bangunan-bangunan publik harus sesuai dengan aturan terbaru (SNI 2017).

Untuk tsunami, kebutuhan tempat evakuasi sementara (bangunan/bukit) tidak bisa ditawar-tawar lagi karena tak mungkin evakuasi horizontal dilakukan oleh semua masyarakat. 

Kemudian, Feri Naldi, Ketua Gerkatin Sumbar mengatakan dari paparan narasumber, belum ada yang mengakomodir kebutuhan penyandang disabilitas padahal banyak sekali penyandang disabilitas yang bermukim di daerah rawan bencana. 

"Untuk saat ini baru BPBD Provinsi Sumbar, BPBD Mentawai dan Pessel yang mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam upaya kesiapsiagaan bencana. Pengurangan risiko bencana harus inklusi," jelasnya.

Ketika Patra Rina Dewi sebagai moderator menanyakan apakah BNPB dan BPBD telah memiliki cara untuk menakar kesiapsiagaan, begitu juga dengan PSB Unand dan Forum PRB Sumbar, ternyata belum ada kajian yang dilakukan secara komprehensif tentang kesiapsiagaan masyarakat terhadapa ancaman gempa dan tsunami di Sumatera Barat. 

Belum ada satu pedomanpun yang diterbitkan oleh lembaga manapun, kecuali oleh LIPI tahun 2007 yang tentu saja harus diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini.  Tapi semuanya sepakat bahwa Sumatera Barat belum siap. 

Setidaknya indikator kesiapsiagaan yang bisa digunakan adalah ada atau tidaknya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang diimplementasikan. 

Selanjutnya dalam pertemuan ini, ada beberapa catatan yang akan ditindaklanjuti dengan segera oleh forum pengurangan risiko bencana Sumatera Barat, yaitu, Pengurangan risiko bencana yang inklusif, Pelibatan media mainstream untuk optimalisasi edukasi kesiapsiagaan bencana, dan Penilaian kesiapsiagaan yang komprehensif tidak hanya mengandalkan Kajian Risiko Bencana. 

(ila)


Berita Terkait

Baca Juga