Form BA 5.1-KWK KPU Sumbar Jadi Catatan Khusus DKPP RI

Form BA 51KWK KPU Sumbar Jadi Catatan Khusus DKPP RI Anggota komisioner DKPP RI, Didik Supriyanto (Foto: Angga)

Covesia.com - Sidang etik dugaan pelanggaran penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan DKPP Di KPU Sumbar, Selasa (29/9/2020) menyimpulkan satu poin. Yaitu form BA 5.1-KWK yang terbit atas inisiatif KPU Sumbar. 

"Jadi materi sidang ada delapan poin. Tujuh poin sudah terjawab oleh kedua belah pihak baik dari pengadu maupun teradu secara tertulis. Sedangkan satu point lagi masih jadi catatan bagi kami, yaitu Form BA 5.1-KWK," Sebut anggota komisioner DKPP RI, Didik Supriyanto kepada covesia.com usai sidang.

Disebutkannya saat sidang berlangsung, Majelis dari DKPP memang membahas delapan materi aduan yang dilaporkan oleh pengadu. Untuk point Form BA 5.1-KWK berlangsung alot. Antara pengadu dan teradu saling mempertahankan argumen masing-masing. Sampai pada keputusannya, DKPP yang akan membahas secara internal dalam sidang pleno.

"Kedua belah pihak sudah menyampaikan argumen masing-masing. Sekarang dari kami (DKPP-red) yang akan.membahasnya di pleno internal. Hasilnya kemungkinan akan keluar antara dua atau tiga minggu ke depan," jelasnya.

Menurut Didik, Form BA 5.1- KWK memang ada dalam aturan KPU. Dimana KPU daerah diperbolehkan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan Pilkada. Namun, inovasi ini harus berlaku adil dan memenuhi kepentingan segala unsur. 

Baca juga: Sidang DKPP di KPU Sumbar Berlangsung Alot

"Nah. Ini yang akan kami lihat. Apakah inovasi dari KPU Sumbar ini memenuhi unsur adil dan memenuhi kepentingan segala unsur," ucapnya.

Sebelumnya seluruh anggota komisioner KPU dan Bawaslu Sumbar dilaporkan oleh Genius Umar ke DKPP RI dan teregister nomor register 01-6/SET-02/VIII/2020. Selain itu, Ketua Bawaslu Kota Solok Tri Ati dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman Rini Juita juga masuk dalam laporan ini.

(agg/nod)


Berita Terkait

Baca Juga