Sidang DKPP di KPU Sumbar Berlangsung Alot

Sidang DKPP di KPU Sumbar Berlangsung Alot Sidang kode etik DKPP di KPU Sumbar, Selasa (29/9/2020)(Foto: Angga)

Covesia.com - Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) RI menggelar sidang etik kepada seluruh anggota komisioner KPU dan Bawaslu Sumbar. Selain itu, juga disidangkan ketua Bawaslu Kota Solok, Tri Ati dan Ketua Bawaslu Kabupaten Pasaman, Rini Juita, Selasa (29/9/2020), di aula gedung KPU Sumbar. Sidang ini digelar atas laporan Genius Umar dengan nomor register 01-6/SET-02/VIII/2020.

Sidang yang dimulai pukul 09.00 WIB ini dipimpin langsung oleh ketua DKPP RI, Prof Muhammad dengan anggota Didik Supriyanto dan dua dari unsur Tim Pemeriksa Daerah (TPD) dan dua dari masyarakat.

Pantauan Covesia.com pukul 11.30 WIB, suasana sidang sempat memanas. Pihak pengadu yang diwakili Ardian dari tim paslon Cagub - Cawagub Sumbar, Fakhrizal - Genius Umar (FaGe) menyampaikan unek-unek dan persoalan yang dialami oleh Fakhrizal-Genius Umar saat proses verifikasi faktual berlangsung. Beberapa item persoalan muncul setelah KPU Sumbar mengeluarkan surat BA 5.1-KWK. 

"Poin intinya disini. Akibat kebijakan sepihak dari KPU Sumbar mengeluarkan surat BA 5.1-KWK, kami merasa dirugikan. Kerugian ini tampak dengan banyaknya dukungan yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," sebut Ardian kepada majelis.

Dengan adanya form BA 5.1-KWK ini, banyak aspek yang dipengaruhi. Salah satunya psikologis dan informasi ke masyarakat yang mendukung FaGe. 

Selain itu, point-point yang menjadi dasar laporan FaGe tetap berkutat pada dukungan TMS yang dinilai janggal. Seperti status Tidak Ditemukan (TD) yang menjadi TMS, keaktifan dan pola kerja petugas verifikasi faktual dan lainnya.

Kemudian, Ardian juga menyebutkan ada statement dari komisioner KPU Sumbar yang menyuruh FaGe maju saja dari jalur Parpol. 

"Yang jadi pertanyaan, ini urusan apa KPU menjelaskan hal yang demikian. Kenapa seorang komisioner sampai bicara begitu," kata Ardian.

Mendengar hal tersebut, majelis mencatat beberapa point yang disampaikan oleh Ardian dan mempertanyakan apakah hal tersebut masuk dalam materi laporan.

"Apakah semua yang dijelaskan oleh saudara pengadu masuk dalam materi laporan?," sebut ketua majelis.

Mendengar hal tersebut, Ardian menyampakan beberapa yang disebutkan masuk sebagai materi laporan. Namun, ada hal-hal etik yang bergulir seiring waktu dalam perjalanan proses perjuangan FaGe untuk maju dari jalur independent. 

Kemudian ketua majelis melempar pertanyaan kepada KPU Sumbar soal BA 5.1-KWK. "Untuk membuat BA 5.1-KWK ini insiatif siapa?". 

Kemudian dijawab oleh komisioner Izwaryani atas pilihan KPU Sumbar dalam rapat divisi.

"Ini pilihan kami (KPU Sumbar-Red) dalam rapat divisi," sebutnya.

Ketua majelis, mengapresiasi inovasi yang dilakukan oleh KPU Sumbar. Namun, DKPP menyayangkan inovasi ini tidak mewakili keadilan dan kepentingan seluruh pihak. Hal tersebut tidak tersosialisasikan dengan baik ke tengah masyarakat, tim dan LO independent. 

"Ini yang saya sayangkan. Kesalahan KPU tidak mensosialisasikan dan memberitahu ke eksternal KPU soal inovasi ini. Jadinya, ada pihak yang merasa dirugikan," katanya. 

Sampai berita ini diturunkan, sidang etik DKPP masih berlangsung di aula gedung KPU Sumbar.

(agg/nod)


Berita Terkait

Baca Juga