Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Ditetapkan, Gubernur Sumbar: Untuk Efek Jera Masyarakat

Perda Adaptasi Kebiasaan Baru Ditetapkan Gubernur Sumbar Untuk Efek Jera Masyarakat Gubernur Sumbar saat menandatangi pengesahan ranperda adaptasi kebiasaan baru, Jumat (11/9/2020)(Foto: Laila)

Covesia.com - Masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap protokol kesehatan, DPRD Sumbar merancang ranperda adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 dan hari ini resmi menjadi Perda. 

Meski sudah diterapkan berbagai pergub, perwako dan perbup namun masih belum efektif membuat masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Maka DPRD Sumbar akhirnya menyelesaikan perda ini sebab penting bagi  upaya untuk mencegah dan mengendalikan Covid-19.

"Perda ini membuat sanksi pidana baik denda juga kurungan. Ini berguna untuk efek jera untuk seluruh lapisam masyarakat seperti ASN, Pejabat, TNI, Polri, masyarakat umum semua harus mengikuti protokol kesehatan Covid-19 harus pakai masker, yang positif harus isolasi, kontak erat harus diswab," ungkap Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, Jumat (11/9/2020).

Irwan berharap mudah-mudahan dengan upaya yang kita lakukan perda ini bisa menguatlan disiplin protokol kesehatan di Sumbar sehingga bisa mengurangi penambahan positif di Sumbar. 

"Seminggu ke depan kita sosialisasi hingga hari 8 kita bisa terapkan. Ada perorangan ada pemilik usaha kelompok dan sebagainya diatur oleh perda. Kabupaten kota tinggal mengikuti saja nanti malam jam 8 kita akan rapat dengan bupati walikota polda hakim jaksa dan lainnya," jelasnya.

Saat ini Sumbar masih mampu dan masih bisa mengatasi Covid-19. Kekurangan di masyarakat kita tuntaskan dengan perda yang telah dibuat ini.

"Semoga dengan perda ini bisa mewujudkan dan kepastian hukum dan efek jera. Insyaallah akan berkurang. Ini akan memberi nilai positif apalagi dengan adanya sanksi. Bertahap dan untuk efek jera," jelasnya.

Untuk suksesnya perda ini kita akan koordinasi dengan Kabupaten dan kota untuk sosialisasi ini serta peran masyarakat karena pemerintah tidak bisa jalan sendiri. 

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga