Tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Sumbar Akan Beresolusi Menjadi Insan Pengayoman yang Lebih Baik

Tahun 2022 Kanwil Kemenkumham Sumbar Akan Beresolusi Menjadi Insan Pengayoman yang Lebih Baik Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar R. Andika Dwi Prasetya, dalam keterangan persnya, Selasa (28/12/2021).

Covesia.com - Sepanjang tahun 2021, di tengah pandemi Covid-19 yang belum berakhir, kinerja jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Barat (Sumbar) yang terdiri dari 1.418 pegawai mendapatkan berbagai apresiasi dari pihak eksternal dan internal baik di bidang pelayanan publik, maupun di bidang administratif dan fasilitatif.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar R. Andika Dwi Prasetya, dalam keterangan persnya, Selasa (28/12/2021). 

Ia menjelaskan capaian pertama merupakan prestasi kebanggaan Kanwil Kemenkumham Sumbar adalah Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Sebuah penghargaan bagi satuan kerja pemerintah yang berhasil dalam pembangunan zona integritas sebagai upaya untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani," kata Andika.

Penghargaan lainnya, yang tidak kalah membanggakan, keberhasilan 26 Satuan Kerja (Satker) dibawah naungan Kanwil Kemenkumham Sumbar mendapatkan penghargaan Menteri Hukum dan HAM RI atas Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM).  

Satuan Kerja yang mendapat penghargaan ini lulus dalam penilaian dengan kriteria aksesibilitas, fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, serta kepatuhan pejabat, petugas, dan pelaksana terhadap standar pelayanan berbasis HAM.

Kanwil Kemenkumham Sumbar juga mendapat penghargaan dari Menkumham sebagai Pembina UPT dalam melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM. 

"Tak hanya dari pihak internal, penghargaan juga diperoleh Kanwil Kemenkumham Sumbar dari Komnas HAM Perwakilan Sumbar atas kerjasama yang baik dengan Komnas HAM Perwakilan Sumbar dalam rangka penghormatan, penegakan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM di Sumatera Barat," bebernya. 

"Kantor Wilayah juga mendapatkan apresiasi dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI dengan prestasi Juara 2 Tingkat Nasional atas Kepatuhan dan Ketepatan terhadap Pelaporan LKHASN tahun 2021," sambungnya.

Andika mengucapkan, terimakasih atas kinerja seluruh jajaran Kemenkumham Sumbar dan dukungan seluruh komponen mitra Kemenkumham Sumbar dalam menyukseskan program dan target kinerja selama tahun 2021. 

"Selamat atas prestasi yang telah kita torehkan atas perjuangan dan kerja keras bersama, mari sambut 2022 dengan capaian dan prestasi yang lebih membanggakan. Semoga Allah Yang Maha Kuasa meridai setiap langkah kita untuk “Menjadi Insan Pengayoman yang Lebih Baik," kata dia.

Untuk resolusi tahun 2022, Kanwil Kemenkumham Sumbar akan berkoordinasi lebih lanjut dengan DPRD dan Pemerintah Daerah, melanjutkan pembicaraan awal terkait rencana pembangunan/relokasi/renovasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa daerah, seperti relokasi Lapas Payakumbuh dan relokasi/renovasi Lapas Muaro Padang. Kemudian kerja sama pemanfaatan asset ex Lapas Bukittinggi, dan pendirian UPT Pemasyarakatan di Kabupaten Mentawai dan Kabupaten Padang Pariaman.

Selanjutnya Kantor Wilayah juga terus berkoordinasi dengan seluruh Pemerintah Daerah terkait fasilitasi Layanan Keimigrasian di Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berbagai wilayah, serta Pos Imigrasi di Kabupaten Mentawai dan lainnya. 

Target berikutnya adalah meningkatkan produksi dan pemasaran hasil karya warga binaan. Hal ini merupakan upaya kita mendorong program pemerintah dalam menumbuhkan kekuatan ekonomi dan ketahanan pangan. Kita akan terus meningkatkan produktivitas di bidang pertanian, peternakan, olahan pangan, craft, kreativitas seni, dan budaya bagi warga binaan di Sumatera Barat.

Di samping itu, tentunya kita akan merinci target-target kinerja yang harus dilaksanakan di tahun 2022 dan mewujudkan seluruh target sesuai standar yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan arahan yang telah disampaikan pimpinan di pusat, Bapak Sekjen Andap Budhi Revianto menyampaikan bahwa resolusi tahun baru 2022 ini harus dijadikan sebagai komitmen bersama untuk seluruh pegawai jajaran Kemenkumham untuk mau berubah ke arah yang lebih baik.

Resolusi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2022 adalah ‘Menjadi Insan Pengayoman yang lebih baik’ semoga terpatri dalam kerangka berfikir kita, lebih disiplin, lebih semangat, lebih sehat.

Masing-masing individu diharapkan berkontribusi bagi negara dan saling mengingatkan dalam hal kebaikan serta wajib bagi para pegawai dalam menjalankan kegiatan agar memedomani dan memahami aturan yang ada.

Ada Keppres, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Karantina, dll, tujuannya adalah agar kita semua selamat/sehat, Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus Populi Suprema Lex Esto).

Sebagai insan pengayoman harus mengetahui bagaimana menggerakkan perilaku kolektif terhadap aturan yang ada. Lakukan proses identifikasi dengan menyusun rencana ke depan, dengan didasari keadaan yang memungkinkan besar akan terjadi namun belum tentu terjadi dan bagaimana mitigasi dan tindakannya.

Intinya pahami konsep, apapun keadaannya baik biasa maupun luar biasa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Sementara itu, menyikapi  penyebaran pandemi Covid-19 khususnya varian baru Omicron yang masih menjadi isu utama ditingkat global, regional maupun nasional, Saya himbau agar para pegawai dan pejabat di lingkungan Kemenkumham Sumatera Barat untuk selalu waspada dengan menerapkan protokol kesehatan, tetapi harus tetap produktif.

"Mari memandang ke depan dan kejar mimpi-mimpi kita di tahun 2022. Wujudkan resolusi untuk “Menjadi Insan Pengayoman yang Lebih Baik," pungkas Andika.

(don)

Berita Terkait

Baca Juga