Penyelamatan Danau Maninjau Mendapat Dukungan dari Berbagai Pihak

Penyelamatan Danau Maninjau Mendapat Dukungan dari Berbagai Pihak Kawasan Danau Maninjau (Foto: Istimewa)

Covesia.com - Pemerintah Kabupaten Agam, diminta serius dalam menjalankan program revitalisasi dan upaya pengembalian fungsi danau sebagai kawasan tujuan lestari. Hal tersebut berdasarkan diskusi rutin "Maota Lamak" yang digagas MSTV Sabtu (18/12/2021) malam.

Dalam bincang-bincang yang dilaksanakan secara daring tersebut, aktivis lingkungan, Duksi Saad, meminta pemerintah daerah untuk bisa menindak pihak-pihak yang menghambat pengembalian fungsi danau sebagai kawasan tujuan lestari. 

Sebagai orang yang merasa ikut bertanggungjawab atas perkembangan KJA di Danau Maninjau, pria yang akrab dipanggil Wan Sukri ini dengan tegas menyatakan bahwa, untuk menyelamatkan Danau Maninjau, diperlukan moratorium (menghentikan aktivitas ekonomi KJA) untuk pemulihan danau lalu ditata pengembangan kerambanya. 

Tindakan ini harus dibarengi dengan pengembangan ekonomi alternatif yang didamping secara serius dan intensif. "Pemda jangan lagi berlindung pada ketiadaan dokumen tata ruang danau namun harus cepat mengatasi dampak yang ada. Kalau perlu buat scenario untuk jangka waktu 6 bulan mengingat langkah-langkah yang akan dilakukan sudah jelas, asalkan kita semua konsisten,” ujarnya dalam diskusi yang bertajuk “Dilema Danau Maninjau, Wisata atau Keramba Apung?” tersebut.

Dalam diskusi ini,  Ketua Senat Akademik Universitas Bung Hatta (UBH) Padang, Prof DR. Hafrijal Syandri MSi juga memaparkan data hasil penelitiannya bersama tim. Disebutkan bahwa dari 35.548 Penduduk Tanjung Raya dengan jumlah Rumah Tangga sebanyak 8.641, sejumlah 1.636 diantaranya atau 19,93% adalah Rumah Tangga Perikanan (RTP) dengan 65% modal produksi KJA berasal dari luar.

Informasi yang cukup mengejutkan adalah bahwa jika dikalkulasi sejak tahun 1997 hingga 2021, jumlah ikan mati sudah sebanyak 17.732 ton. Atau kerugian materil  sebesar Rp 223.78 milyar. "Dalam satu ton ikan minimal Rp 19 juta uang yang dikeluarkan dan terbenam ke danau Maninjau," terangnya.

Sementara itu Berkaitan dengan pariwisata, I Gede Sughiarta dari Yayasan Wisnu Bali/Jaringan Ekowisata Desa (JED) secara khusus memaparkan pengalaman dalam mengelola ekowisata desa.

Ia memaparkan 3 prinsip dalam mengembangkan ekowisata desa. Ketiga prinsip tersebut adalah berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap potensi dan permasalahan, kemauan mengelola dan bertanggung jawab mempertahankan keberlanjutan semua sumber daya yang dimilikinya.

Dalam mengembangkan Pariwisata ia menitik beratkan pada pentingnya melakukan kajian terhadap potensi dan daya dukung wilayah serta konsep pariwisata yang ditawarkan. 

"Sebaiknya tidak hanya “menjual alam” yang hanya akan menjadi spot selfie seperti yang terjadi di banyak tempat saat ini, namun lebih dari itu adalah mengemas cerita atau sejarah menjadi menarik, bekerjasama dengan Dinas pariwisata setempat. Dengan begitu, wisatawan akan lebih lama bertahan dan menimbulkan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi lokal," imbuhnya.

Dalam diskusi ini, Bupati Agam Andri Warman menyatakan, pemerintah daerah sangat serius dalam upaya penyelamatan Danau Maninjau, ia memaparkan upaya-upaya yang sudah dilakukan serta langkah-langkah yang telah disusun dan koordinasi kegiatan penyelamatan dengan Pemerintah provinsi dan pusat. "Penyelamatan Danau Maninjau ini tentunya tugas bersama baik daerah hingga pusat," katanya.

Berkaitan dengan penyelamatan Danau Maninjau ini, Pemerintah Kabupaten Agam mendapat dukungan penuh dari KLHK, Kemen PUPR, Kemenparekraf Dirjen KSDAE, BKSDA Sumbar dan pihak terkait lainnya.

Komitmen atas dukungannya itu akan diwujudkan dengan mengawal tindak lanjut serta mendesak Bupati Agam untuk dapat segera membuat surat yang ditujukan kepada Menteri LHK dengan tembusan ke dirjen lainnya.

Selain itu bupati juga diharapkan segera membentuk Tim Penyelamat Danau Maninjau yang terdiri dari pakar, praktisi, akademisi, aktivis lingkungan serta berkoordinasi secara intensif dengan Gubernur Sumatera Barat.

Selain mendapat dukungan dari pemerintah dukungan juga datang dari Wakil Ketua Dewan Pembina Masyarakat Perantau Salingka Danau Maninjau, Harry Asmar Dt Pangulu Dirajo. Secara khusus ia mengingatkan bahwa pengembalian fungsi danau sebagai kawasan tujuan lestari bukan untuk menghabisi keramba, namun mencari keseimbangan di tengah konflik. "Tentu kita harus memikirkan dampak yang ditimbulkan jangan sampai menjadi polemik di masyarakat," katanya.

Hal senada juga disampaikan  Irman Ismail Rajo Bodi, seorang tokoh masyarakat Maninjau mengatakan masalah Keramba Apung di Danau Maninjau ini sangat berdampak kepada kelangsungan hidup masyarakat disekitar damau maninjau. "Dampaknya nanti pada anak cucu kita 20 hingga 30 tahun ke depan, jadi jangan hanya dilihat saat ini saja” tukasnya.

(ril/jhn)


Berita Terkait

Baca Juga