GPK Sumbar Nilai Wali Kota dan Ketua DPRD Diam Terhadap Kasus Kekerasan Anak di Padang

GPK Sumbar Nilai Wali Kota dan Ketua DPRD Diam Terhadap Kasus Kekerasan Anak di Padang Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Provinsi Sumatera Barat, H. Maidestal Hari Mahesa

Covesia.com - Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) Provinsi Sumbar menilai pemerintah kota Padang dan DPRD setempat diam terhadap kasus kekerasan anak dan perempuan yang akhir-akhir ini berhasil diungkap pihak kepolisian setempat.

Pengurus Wilayah (PW) Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) Provinsi Sumatera Barat, H. Maidestal Hari Mahesa, mengatakan terjadi degradasi pendidikan moral serta minimnya edukasi dari perangkat pemerintah daerah kota.

"Kita sangat menyayangkan sikap Wali Kota Padang yang diam terhadap kasus ini," katanya, Selasa (23/11/2021.

Ia juga menyesalkan terhadap Ketua DPRD Padang yang merasa aneh dengan penerimaan penghargaan Padang kota Layak Anak. Hal itu tidak sejalan dengan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Padang akhir-akhir ini terutama terhadap korban yang masih dibawah umur.

Lebih lanjut, Maidesral Hari Mahesa menerangkan, pencapaian penghargaan itu tidak sejalan dengan fakta yang ada, mestinya terhadap kasus yang ada sekarang pemerintah dan DPRD mencarikan solusi atas peristiwa tindak pidana yang korbannya merupakan perempuan serta laki laki dan masih anak-anak di bawah umur.

Ia memandang pemerintah kota menganggap enteng dari kasus peristiwa pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak. Bahkan, dari sekian kasus yang ada, kepolisian lebih banyak mengungkap fakta dibandingkan dengan dinas sejatinya memiliki tugas yang sama dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

"Saya memandang ada kemerosotan kerja di lingkaran pemerintah kota, tidak cakap dan bahkan tidak pandai berkoordinasi. Sudah saatnya mereka-mereka itu menjemput bola, berikan perlindungan terhadap korban lakukan pemulihan terhadap mereka,” jelasnya.

Ia menyampaikan hal itu merupakan pekerjaan rumah bagi Wali Kota Padang untuk merangkul stakeholder, apakah itu LSM, NGO yang konsisten menangani persoalan anak dan atau fokus mengadvokasi korban pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.

"Begitu juga dengan anggota DPRD, jangan hanya sebatas duduk, membuat undang-undang lalu menikmati dana pokok pikiran (pokir) dan kunjungan kerja. Mestinya harus memikirkan penyembuhan korban kekerasan seksual sekaligus untuk mengantisipasi serta memberikan advokasi," terangnya.

Bahkan saat ini, kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak merupakan persoalan yang berdampak luas dan bahkan telah menjadi konsentrasi dunia internasional. Sementara jumlah kasus rudapaksa atau pelecehan seksual di Kota Padang, Sumatera Barat di 2021 meningkat 100 persen lebih dibanding 2020.

(deb)

Berita Terkait

Baca Juga