Polda Sumbar Gelar FGD terkait Radikalisme, Terorisme dan Intoleransi di IAIN Batu Sangkar

Polda Sumbar Gelar FGD terkait Radikalisme Terorisme dan Intoleransi di IAIN Batu Sangkar

Covesia.com - Polda Sumbar mengadakan kegiatan FGD (Forum Grup Discussion) di IAIN Batu Sangkar terkait radikalisme, terorisme dan intoleransi pada Kamis, (18/11/2021) kemarin.

Kasubdit Kamsus Ditintelkam Polda Sumbar, Kompol. Samsualdi pada kesempatan menyampaikan bahwa radikalisme salah satu masalah yang banyak dihadapi dunia, karena radikalisme dalam konteks politik, dikaitkan dengan pandangan ekstrem dan keinginan untuk perubahan sosial yang cepat.

"Radikalisme adalah konsep dengan arti yang sangat luas yang juga bisa mempengaruhi kondisi sosial politik suatu negara. Ini sangat sangat erat kaitannya dengan konsep ekstremisme dan terorisme. Makandari itu radikalisme sangat penting untuk diketahui," ungkapnya.

Ia menjelaskan radikalisme suatu paham atau aliran yang terkait dengan perubahan besar dan ekstrem yang sudah ada sejak abad ke-18 di Eropa. Kini radikalisme adalah konsep yang banyak ditentang dan diperangi karena banyak terkait dengan kekerasan.

Secara etimologi, radikalisme berasal dari istilah radikal. Kata radikal berasal dari bahasa Latin, radix atau radici. Radix dalam bahasa Latin berarti 'akar'. Istilah radikal mengacu pada hal-hal mendasar, prinsip-prinsip fundamental, pokok soal, dan esensial atas bermacam gejala.

Sedangkan dalam konsep sosial politik, radikalisme suatu paham yang menghendaki adanya perubahan, pergantian, dan penjebolan terhadap suatu sistem masyarakat sampai ke akarnya.

Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrem. Radikal sebagai orang yang mendukung suatu perubahan politik atau perubahan sosial secara menyeluruh.

Radikal sebagai opini atau perilaku orang yang menyukai perubahan ekstrem, khususnya dalam pemerintahan atau politik.

Radikalisme memiliki tiga arti. Pertama, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, kedua, radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan ketiga, radikalisme adalah sikap ekstrem dalam aliran politik.

"Istilah radikal bisa bermakna positif atau negatif tergantung pada konteks ruang dan waktu sebagai latar belakang penggunaan istilah tersebut," ujarnya.

Ia mengatakan radikalisme mengacu pada doktrin politik yang dianut oleh gerakan sosial-politik yang mendukung kebebasan individu dan kolektif, dan emansipasi dari kekuasaan rezim otoriter dan masyarakat yang terstruktur secara hierarkis.

Sedangkan sejarah awal radikalisme ini pertama kali digunakan oleh Charles James Fox, yang pada tahun 1797 mendeklarasikan "reformasi radikal". Gerakan ini terdiri dari perluasan hak pilih secara drastis ke titik hak pilih universal. 

Istilah radikal kemudian mulai digunakan sebagai istilah umum yang mencakup semua pihak yang mendukung gerakan reformasi parlementer.

Di Prancis sebelum 1848 istilah radikal menunjuk seorang republik atau pendukung hak pilih universal. Memasuki abad ke-19, pemaknaan radikalisme berubah karena pengaruh bahwa manusia bisa mengontrol lingkungan sosial mereka melalui tindakan kolektif, sebuah posisi yang dipegang oleh apa yang disebut radikal filosofis. Ini membuat radikalisme lekat dengan para kaum Marxis atau kelompok ideologi lain, yang notabene mendukung agenda perubahan sosial politik secara mendasar dan keras melalui revolusi.

Di Amerika, radikalisme berarti ekstremisme politik dalam bentuk apa pun, baik kiri maupun kanan. Komunisme dianggap sebagai radikal kiri, sementara fasisme dianggap sebagai radikal kanan. Berbagai gerakan pemuda di Amerika Serikat, yang secara luas disebut radikal, dikaitkan dengan kecaman terhadap nilai-nilai sosial dan politik tradisional.

"Radikalisme adalah paham yang berpotensi mengancam bangsa, tujuan dan target pemerintah," katanya.

Ada pun terkait penggunaan istilah radikalisme yakni pertama, ditujukan pada kelompok tertentu yang notabene bermaksud mengganti Pancasila dan UUD 1945 dengan sistem lain. Kedua, radikalisme digunakan untuk menyebut aktivitas politik kelompok tertentu yang bersifat ekstrem, yang bukan saja tak segan menggunakan cara-cara kekerasan, memaksakan kehendak, melainkan lebih jauh bahkan tak jarang juga melakukan praktik terorisme. Ketiga, radikalisme merujuk pada kelompok yang sebenarnya justru memiliki sikap dan nilai-nilai antidemokrasi.

Untuk ciri-cirinya ditandai oleh kepercayaan atas nilai-nilai utilitarianisme dan perdagangan bebas, membawa agenda reformasi hukum, ekonomi, dan sosial, termasuk di dalamnya ialah reformasi parlemen dan sistem peradilan, terkadang sulit untuk diidentifikasi.

Radikalisme tidak bisa hanya dilihat dari penampilan atau perilaku, melainkan dari pemikirannya. Paham radikal bisa menyasar siapapun dan tak mengenal umum. Paham radikalisme juga berpotensi menyasar kaum muda usia 17-24 tahun. Alasannya, para pemuda masih enerjik dan tengah mencari jati diri.

"Ada empat kriteria seseorang yang terpapar radikalisme yang tertuang dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2018 Tentang Tindak Pidana Terorisme. Kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disampaikan bahwa yang menjadi kriteria adalah; anti-Pancasila, anti kebhinekaan, anti NKRI, dan anti Undang-Undang Dasar 45," pungkasnya.

(deb)


Berita Terkait

Baca Juga