Kanwil Kemenkumham Sumbar Musnahkan 17.000 Berkas Arsip Inaktif

Kanwil Kemenkumham Sumbar Musnahkan 17000 Berkas Arsip Inaktif Kanwil Kemenkumham Sumbar Musnahkan 17.000 Berkas Arsip Inaktif, Selasa (16/11/2021)(Foto: dok. Humas)

Covesia.com - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Sumatera Barat, musnahkan Arsip Fisik Fasilitatif sebanyak 17.000 berkas arsip inaktif berupa lamaran cpns yang tidak diterima pada tahun 2017, Selasa (16/11/2021). 

Kakanwil Kumham Sumbar, R. Andika Dwi Prasetya mengatakan bahwa pemusnahan arsip merupakan salah satu program untuk mengurangi jumlah arsip sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan kearsipan di instansi.

“Bahkan bukan sekedar untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas, pemusnahan arsip juga merupakan upaya untuk menjaga keamanan informasi yang terkandung dalam arsip dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab”, ucap Kakanwil.

Kakanwil melanjutkan bahwa pemusnahan arsip juga termasuk dalam Target Kinerja Divisi Administrasi sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Ham Republik Indonesia Nomor : M.HH-12.PR.01.03 Tahun 2020 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2021.

“Arsip-arsip yang kita musnahkan hari ini merupakan arsip-arsip yang tidak aktif dan tidak memiliki nilai guna artinya memang sudah tidak digunakan lagi, pemusnahan arsip ini tentunya kita lakukan secara periodik agar penataan arsip di Kanwil lebih tertata dengan baik”, kata dia.

Kepala Bagian Layanan Advokasi Biro Humas, Hukum, dan Kerjasama, Deswita yang menyampaikan bahwa dengan dilaksanakan pemusnahan arsip ini diharapkan terciptanya tata kelola kearsipan di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sumbar secara umum dengan tertib, efisien, dan tertata sesuai dengan aturan atau kaidah kearsipan yang berlaku.

Selanjutnya Fitriah Agustiani, Arsiparis Ahli Muda Biro Umum Sekretariat Jenderal menyampaikan sambutan dari Kepala Biro Umum.

“Pemusnahan arsip ini dilakukan guna menciptakan tata kelola kearsipan sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, serta diatur pula dalam peraturan pemerintahan No. 28 Tahun 2016”, ujar Fitriah.

(ril/don)


Berita Terkait

Baca Juga