Pariaman Kota Informatif, Genius: PPID Berikan Informasi yang Benar

Pariaman Kota Informatif Genius PPID Berikan Informasi yang Benar

Covesia.com - Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sangat menentukan opini masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Wali Kota Pariaman Genius Umar meminta pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di seluruh badan publik harus dapat memberikan informasi yang benar dan transparan.

“Itu semua adalah suatu hal yang sangat penting untuk dilakukan,” tegas Genius Umar saat membuka Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, di Balairung Rumah Dinas Wali Kota Pariaman, Rabu (6/5/2021).

Bimtek bertema “Sengketa Informasi Publik Solusi Bagi Pemenuhan Hak Anda Untuk Tahu” itu diselenggarakan Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Barat dan difasilitasi PPID Utama Diskominfo Kota Pariaman.

Wali Kota Pariaman Genius Umar juga menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak publik setiap warga masyarakat, yang diatur dalam Pasal 28 F UU 1945.

Dijelaskannya bahwa fungsi informasi itu ada dua pihak. Pertama, bagaimana masyarakat melihat berbagai informasi dari pemerintahnya, dan kedua bagaimana pemerintah juga bisa mendengarkan aspirasi dalam masyarakatnya. Semua itu merupakan peran bridging (jembatan) yang dimainkan oleh media.

“Oleh sebab itu Pemerintah Kota Pariaman, terus berupaya untuk meningkatkan pelayanan keterbukaan informasi publik. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik,” terang Genius Umar.

Dalam evaluasinya, pada tahun 2020, PPID Kota Pariaman sebagai penyedia layanan informasi publik, mendapatkan penghargaan dari KI Sumbar dengan predikat Informatif.

Capaian tersebut merupakan predikat tertinggi dalam penyampaian keterbukaan informasi publik. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan selamat untuk PPID Utama Diskominfo Kota Pariaman. Teruslah berusaha menjadi yang terbaik dan terus berupaya mempertahankan predikat tersebut,” tegas Genius.

Sementara itu, Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestasi mengaku bangga dengan capaian Kota Pariaman dalam monitoring dan evaluasi (monev) keterbukaan informasi publik.

“Pariaman menjadi kota informatif. Hebatnya lagi, PPID Utama Pariaman yang meminta nilai monev sesuai UU 14 Tahun 2008 kepada Komisi Informasi. Gunanya untuk evaluasi bagi PPID Utama kota ini. Luar biasa membanggakan saya,” ujar Tanti Endang Lestari.

Komisioner Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Sumbar Adrian Tuswandi menambahkan bahwa sejak sidang sengketa informasi di KI Sumbar, belum pernah sekalipun PPID Utama Pemko Pariaman menjadi pengisi kursi termohon.

“Belum ada satupun register menyangkut PPID Utama Pemko Pariaman, sejak KI Sumbar menggelar penyelesaian sengketa informasi publik,” ujar Adrian.

Meski nihil sengketa, PPID Utama Pemko Pariaman jangan lengah untuk secara konsisten memperkuat keterbukaan informasi publik.

“Bisa saja besok ada masyarakat mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan ajukan permohonan sengketa ke KI Sumbar. Maka, PPID di seluruh badan publik harus upgrade terus keterbukaan informasinya,” ujar Adrian di hadapan Ketua PPID yang juga Kadis Kominfo Hendri.

(ril)

Berita Terkait

Baca Juga