KI Sumbar Apresiasi Polda Sumbar, Komit Buka Informasi Dana Hibah Covid-19

KI Sumbar Apresiasi Polda Sumbar Komit Buka Informasi Dana Hibah Covid19

Covesia.com - Komisi Informasi (KI) Sumbar mengapresiasi Polda Sumbar atas keterbukaan informasi penggunaan dana hibah penanganan Covid-19 di Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar.

Hal tersebut terungkap dalam sidang sengketa informasi publik yang diajukan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang.

Gugatan tersebut disidangkan di Kantor KI Sumbar, Padang, Jumat (22/10). Sidang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Arif Yumardi didampingi anggota Adrian Tuswandi dan Tanti Endang Lestari, dengan mediator Nofal Wiska dan panitera pengganti Tiwi Utami.

Di awal persidangan, Ketua Majelis mempertanyakan alasan LBH Padang memperkarakan penggunaan dana Covid-19 di Polda Sumbar.

“Atas dasar apa pihak LBH ingin mengetahui penggunaan dana Covid-19 di Polda. Selanjutnya untuk apa digunakan informasi tersebut?” tanya Arif.

Kuasa LBH Padang menerangkan bahwa mereka mempertanyakan transparansi dana Covid-19 tersebut adalah untuk memastikan dana tersebut terealisasi dengan baik dan tepat sasaran.

Sebelumnya LBH telah menyampaikan permohonan informasi publik melalui surat bernomor 91/SK-E/LBH-PDG/VI/2021 kepada Polda Sumbar cq Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID) pada 1 Juni 2021 lalu.

Merasa Polda tak memberi tanggapan, maka LBH pun mengajukan keberatan pada 26 Juli yang kemudian baru dijawab Polda Sumbar pada 23 Agustus 2021.

Sementara itu kuasa hukum Polda Sumbar menyatakan pihaknya sudah memberikan informasi bahwa dana Covid-19 di Polda Sumbar berjumlah Rp6,9 miliar bersumber dari dana hibah.

Dikatakan, bahwa Polda baru memberi jawaban pada surat kedua karena diduga terjadi mis-administrasi sehingga surat pertama kurang terespons dengan baik.

“Pada prinsipnya, selama informasi tidak dikecualikan, Polda Sumbar siap memberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan, termasuk soal dana Covid-19,” katanya.

Anggota Majelis Komisioner Adrian Tuswandi mengapresiasi pihak Polda Sumbar soal keterbukaan informasi. Hal itu dibuktikan dengan kehadiran mereka pada persidangan sengketa informasi publik di Kantor KI Sumbar.

“Ini menunjukkan Polda Sumbar komit dengan keterbukaan infomasi,” kata Adrian.

Setelah mendengar paparan dari Polda Sumbar,  Tanti Endang Lestari menyarankan untuk melanjutkan sengketa itu ke meja mediasi yang akhirnya disetujui kedua belah pihak.

(ril)

Berita Terkait

Baca Juga