Kota Pariaman Kembali Raih WTP dari BPK

Kota Pariaman Kembali Raih WTP dari BPK

Covesia.com - Untuk kedelapan kalinya, Kota Pariaman meraih kembali opini Wajar Tanpa Pangecualiaan (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat.

Opini WTP tersebut adalah atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Pariaman Tahun 2020 sejak Tahun 2013, dan secara berturut-turut sudah enam kali sejak Tahun 2015 lalu.

Kementerian Keuangan melalui Ditjen Perbendaharaan Sumatera Barat menyerahkan plakat dan piagam penghargaan untuk Pemerintah Kota Pariaman. Plakat dan piagam penghargaan itu diberikan oleh Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, Senin (25/10/2021), di Padang, yang disaksikan Kepala Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, kepada Walikota Pariaman melalui Sekdako Pariaman, Yota Balad. 

Usai menerima plakat dan piagam penghargaan itu, Sekdako Pariaman Yota Balad sampaikan terima kasihnya kepada jajaran Pemerintahan Kota Pariaman, dan stakeholder terkait yang telah menyampaikan laporan keuanganya secara baik, akuntabel dan transparan sebagaimana arahan dari Walikota Pariaman Genius Umar.

" Dengan diraihnya opini WTP ini, Pemko Pariaman akan terus berbenah dalam menyajikan laporan keuangannya, secara akuntabel, transparan dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, serta memohon dukungan terus dari warga Kota Pariaman dan stakeholder terkait, untuk bersama-sama membangun Kota Pariaman ke arah yang lebih baik lagi," ujar Yota Balad.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, menyebut keberhasilan meraih WTP terutama pada tahun 2020 kemaren yang berlangsung di masa pandemi Covid - 19 bukanlah pekerjaan yang ringan. 

" Kita mengapresiasi pemerintah daerah yang berhasil memperoleh Opini WTP apalagi ditengah situasi menangani pandemi Covid. Juga kepada yang telah memperoleh WTP ini sampai 6 kali berturut - turut, sangat kita apresiasi karena telah menunjukkan komitmen yang nyata dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah yang sesuai dengan Undang-undang," sambung Heru mengakhiri.

(rls)

Berita Terkait

Baca Juga