Terkait Penyelewengan Dana Covid-19 di Sumbar, Ombudsman: Segera Lakukan Proses Hukum

Terkait Penyelewengan Dana Covid19 di Sumbar Ombudsman Segera Lakukan Proses Hukum Kepala Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani (tengah). Foto: Dok. Covesia

Covesia.com - Merespon Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Barat, yang menemukan ada dugaan penyelewengan harga handsanitizer hingga mencapai Rp4,9 Miliar, Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat menilai sudah saatnya penegak hukum masuk lebih dalam atas dugaan pelanggaran tersebut.

"Jika kita baca LHP, dan kita simak sidang-sidang Pansus DPRD soal anggaran Covid-19 ini, maka nampak sekali ada indikasi untuk mengambil kesempatan, dengan dalih kedaruratan. Kelihatan sekali, ”mens rea” nya. Kami menduga sudah ada niat jahat sejak awal, dengan melibatkan rekanan dan juga keluarga," sebut Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar, Yefri Heriani, dalam keterangan persnya yang diterima, Rabu (3/3/2021). 

Yefri menegaskan, ini bukan hanya soal penyimpangan pelayanan publik, atau Mal Administrasi dalam pengadaan barang dan jasa. Namun diduga kuat ini sudah korupsi.

"Karena itu, proses hukum saja, lebih cepat lebih baik. Rasa keadilan publik di tengah derita Covid-19 yang sampai hari ini masih mendera, harus terobati dengan penegakan hukum yang adil, dan tegas," tegasnya.

Sementara itu, pihak Ombudsman sudah mendengar, Polda Sumbar telah memanggil sejumlah pihak untuk diminta keterangan terkait dugaan penyelewengan anggaran Covid-19 tersebut. Demikian juga Kejaksaan Tinggi telah melakukan proses pengumpulan barang bukti. 

"Ini sudah sangat terang benderang. Kita berharap, penegak hukum bisa menuntaskan kasus ini sampai ke akar-akarnya, menemukan para pihak yang terlibat, yang bisa saja masih tersembunyi, belum terungkap dalam LHP BPK, atau Laporan Pansus DPRD," ujarnya.

Lebih lanjut kata Yefri, biasanya kejahatan seperti ini, bukan kerja sendiri-sendiri. Belum lagi, aliran dananya. Bisa saja ngalir kemana-mana. Belajar dari kasus ini, maka Ombudsman mengajak semua pihak, pemerintah, DPRD Kabupaten/Kota, termasuk masyarakat sipil, untuk menyisir LHP-LHP BPK untuk Kabupaten Kota. Kami khawatir, pola yang sama terjadi. 

Diperlukan juga treatment yang sama. Perlu dikawal-bersama. Tidak boleh ada pengabaian atas tindaklanjut atas LHP BPK itu. Demikian juga penegak hukum di daerah, harus tetap memantau.

"Ombudsman, selaku lembaga pengawas pelayanan publik, akan mengambil peran untuk itu. Memantau, proses tindaklanjut LHP oleh Pemerintah Daerah, dan upaya-upaya penegakan hukum, manakala hal itu sudah sangat diperlukan," pungkasnya.

(ril/don)  

Berita Terkait

Baca Juga