Ini Rekomendasi Pansus DPRD Sumbar Perihal Penyimpangan Dana Covid-19

Ini Rekomendasi Pansus DPRD Sumbar Perihal Penyimpangan Dana Covid19 Mesra, Ketua Pansus DPRD Sumbar (Foto: Laila)

Covesia.com - DPRD Sumbar telah menindaklanjuti laporan dari BPK Sumbar terhadap LHP yang mengindikasikan adanya penyimpangan dana covid-19 senilai 4,9 Milyar oleh BPBD. Tindak lanjut tersebut dengan membuat panitia khusus 17 Februari lalu. 

"Pansus sudah bekerja dengan maksimal. Hari ni sudah final dan sudah melaporkan pada rapat pendapat akhir fraksi dan seterusnya sudah disampaikan ke lembaga," ungkap ketua pansus, Mesra saat ditemui di DPRD Sumbar, Jumat (26/2/2021). 

Lebih lanjut Mesra mengatakan hasil rekomendasi pansus pertama menyangkut persoalan kemahalan harga terhadap handsanitizer ukuran 100 ml dan 500 ml, maka ini atas temuan hasil BPK harus dikembalikan ke kas daerah dalam tempo 60 hari yang diberikan oleh BPK RI.

Mesra menyebutkan dari hasil rapat pansus informasi yang diterima, uang tersebut sudah dikembalikan oleh rekanan. Namun pihaknya saat ini belum dapat mengetahui secara terperinci pengembalian tersebut karena belum ada bukti otentik yang bisa diterima. 

"Untuk batas waktu pengembalian yakni terhitung 60 hari dari rekomendasi dikeluarkan dan terakhir pada 28 februari 2021," jelasnya. 

Kemudian dikatakan Mesra untuk temuan kedua yang berjumlah 49 M yang terindikasi tidak teridentifikasi siapa penerimanya. "Maka dari itu pansus minta BPK RI mengauditnya lanjutan," ujarnya. 

Transaksi pembayaran kepada penyedia barang dan jasa menurut BPK RI tidak sesuai ketentuan. Bendahara dan Kalaksa BPBD melakukan pembayaran tunai kepada Penyedia sehingga melanggar instruksi Gubernur No. 02/INST-2018 tanggal 23 Januari 2018 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai. 

Akibat transaksi tunai yang dilakukan tersebut terindikasi potensi pembayaran sebesar Rp. 49.280.400.000,- tidak bisa diindentifikasi penyedianya. 

Oleh sebab itu Pansus merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat supaya meminta kepada BPK RI untuk melakukanpemeriksaan lanjutan terhadap aliran dana 49 Milyar tersebut. 

Kemudian, pansus juga memberikan rekomendasi berkaitan dengan rekomendasi BPK RI untuk memberikan sanksi kepada Kalaksa BPBD dan pejabat/staf lainnya yang terlibat. 

Namun sampai saat ini Gubernur belum menindaklanjuti rekomendasi dimaksud padahal waktu yang diberikan sesuai dengan action plan yang dibuat oleh Gubernur adalah selama 60 hari.

Pasus juga merekomendasikan kepada DPRD agar menyurati Gubernur supaya segera memproses pemberian sanksi tersebut dan segera melaporkannya kepada DPRD disamping kepada BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. 

"Perlu kami tegaskan bahwa sanksi yang diberikan mestilah sebanding dengan perbuatan dan pelanggaran yang dilakukannya, penilaian Pansus sangat serius dan berat karena telah mengakibatkan banyak kerugian daerah meskipun telah dikembalikan," jelasnya

Dalam penelusuran Pansus dengan pihak terkait dan pembahasan bersama terindikasi ditemukan KKN.  Maka Pansus merekomendasikan kepada DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyurati BPK RI dibawa ke Aparat Penegak Hukum (APH) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Terakhir, pansus juga menemukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tidak mutakhir dan tidak dilakukan monitoring oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Akibatnya DTKS yang menjadi basis data dan sumber utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial tidak valid dan terjadi duplikasi penerima manfaat antara penerima bantuan dari APBD Provinsi dan penerima bantuan dari APBD Kabupaten/kota.

Agar kejadian yang sama tidak terulang lagi, maka Pansus merekomendasikan kepada DPRD agar menyurati Gubernur untuk menunjuk dan menetapkan pejabat terkait untuk bertanggungjawab melakukan update dan validasi DTKS yang akan diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

(ila)

Berita Terkait

Baca Juga