Pihak Polda Sumbar Tidak Hadir, Sidang Perdana Praperadilan yang Dilaporkan MAKI Ditunda

Pihak Polda Sumbar Tidak Hadir Sidang Perdana Praperadilan yang Dilaporkan MAKI Ditunda Sidang perdana MAKI di Pengadilan Negeri Padang, Rabu (22/12/2021)(Foto: Istimewa)

Covesia.com - Pengadilan Negeri Padang menggelar sidang perdana praperadilan terhadap Dirreskrimsus Polda Sumbar yang dilaporkan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terkait penghentian penyidikan dugaan korupsi atau pungutan liar (pungli) melalui Surat Permintaan Sumbangan Gubernur Sumatera Barat, Rabu (22/12/2021).

Sidang yang dipimpin Hakim Juandra SH tersebut akhirnya ditunda, karena pihak termohon dari Polda Sumbar tidak hadir sampai pukul 12 siang. 

“Kami dari pemohon menyatakan kecewa dengan sikap Polda Sumbar yang tidak menghadiri panggilan sidang ini,” ungkap Koordinator MAKI, Boyamin kepada hakim dipersidangan, Rabu (22/12/2021).

Dikatakannya lebih lanjut, dirinya mengaku sangat kecewa karena sudah menjadi kewajiban untuk menghadiri panggilan sidang. Akan tetapi, kata Boyamin, pihak Polda Sumbar yang berada di Kota Padang malah tidak menghormati panggilan Pengadilan.

“MAKI dari Jakarta saja hadir, tapi Polda yang dekat malah tidak hadir,” sesalnya.

Boyamin menyebutkan, Polda Sumbar harusnya memberikan contoh kepada masyarakat Kota Padang untuk taat dengan hukum, apalagi Pengadilan.

“Pihak kepolisian selalu mengimbau kepada masyarakat untuk memenuhi panggilan, taat hukum, tapi kali ini berbeda. Malah polisi yang tidak memenuhi panggilan. Panggilan dari Pengadilan, bukan dari Boyamin MAKI,” kata dia.

Berita sebelumnya Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)  mengajukan praperadilan terhadap Dirreskrimsus Polda Sumatera Barat ke Pengadilan Negeri Padang, Senin (29/11/2021). 

Gugatan tersebut terkait penghentian penyidikan dugaan korupsi atau pungutan liar (Pungli) Sumbangan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman mengatakan, pendaftaran gugatan praperadilan sudah diajukan ke Pengadilan Negeri Padang Senin (29/11/2021) dan  telah diterima Kepaniteraan Muda Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Padang dengan register perkara Nomor : 02/Pid.Prap-TPK/2021/PN.PDG.

Menurutnya, termohon (Direskrimsus Polda Sumbar) tanpa alasan yang berdasar hukum telah melakukan Penghentian Penyelidikan Dugaan Korupsi / Pungutan Liar Sumbangan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan alasan tidak cukup bukti.

"Penyelidikan sudah dihentikan, padahal Dirreskrimsus Polda Sumbar  belum  melakukan permintaan klarifikasi dan atau pemeriksaan sebagai saksi  terhadap Gubernur Sumatra Barat," lanjutnya.

Dalam melakukan Penyelidikan perkara Dugaan Korupsi / Pungutan Liar ini, lanjutnya, Direskrimsus Polda Sumbar  semestinya sesuai aturan yang telah ditetapkan.

(ril/don)

Berita Terkait

Baca Juga