PT KAI VS Basko PN Padang Agendakan Eksekusi Lahan Hari Ini Foto: Primadoni/covesia

Covesia.com - Perseteruan antara PT. Kereta Api Indonesia dengan Pengusaha Basrizal Koto (Basko)  memasuki babak lanjut. Rabu pagi (6/12/2017), Pengadilan Negeri Padang dijadwalkan melaksanakan eksekusi lahan milik PT KAI yang menurut pihak Basko telah beralihan kepemilikan karena sudah dibeli.

Dari pantauan covesia dilapangan saat ini masih berlangsung pengukuran oleh pengadilan dan pihak KAI untuk mengetahui batas lahan milik PT KAI yang di klaim oleh milik Pengusaha Basrizal Koto.

Sementara itu untuk kelancaran pengamanan eksekusi ratusan personil Polri dan TNI dikerahkan.

"Ada sekitar 600 personil kita kerahkan dari polri dan TNI, untuk pengamanan eksekusi lahan ini," ujar Kabag Ops Polresta Padang, Sumatera Barat, Kompol Ediwarman.

Seperti diberitakan sebelumnya, lahan sengketa seluas 2.000 meter persegi menjadi objek sengketa antara PT KAI dengan pengusaha Basko yang mengoperasikan unit usaha Basko Mall dan Basko Hotel di lahan tersebut.

Kuasa Hukum PT KAI Divisi Regional II Sumbar, Lusda Astri, dalam jumpa pers di Padang, Selasa (21/11/2017) menyebutkan, pihaknya akan mengeksekusi lahan tersebut sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Padang tentang pelaksanaan putusan perkara No 12/Pdt.G/2012/PN.Pdg jo No 44/Pdt/2013/PT Pdg jo MA RI Reg no 604 K/Pdt/2014.

Selain itu, kata dia, PT Basko Minang Plaza harus membayar uang sewa tanah sebesar Rp25.672.680 kepada penggugat PT Kereta Api Indonesia (KAI) Regional II Sumbar, karena tertunggak selama 8 tahun.  

Ia menyebutkan, surat pemberitahuan pelaksanaan eksekusi dari PN Padang tersebut dikeluarkan pada Rabu (15/11/2017) di Padang.

Sementara itu, Hakim pengadilan Negeri Klas I A Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Rabu (22/11/2017), memvonis pengusaha Basrizal Koto dengan amar lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging).

"Terdakwa terbukti memenuhi setiap unsur sebagaimana dakwaan jaksa yaitu pasal 263 ayat (1) KUHP, namun perbuatannya bukanlah perbuatan pidana. Sehingga lepas demi hukum," kata hakim ketua Sutedjo, dan hakim anggota I Agnes Sinaga, dalam amar putusan.

Hakim berpendapat perkara yang menyeret nama Basko itu berada di ranah perdata. Sementara, hakim anggota II R Ari Muladi, mempunyai putusan yang berbeda (dissenting opinion) terhadap perkara itu. Dalam putusannya ia menyebutkan bahwa perbuatan Basko telah memenuhi setiap unsur yang didakwakan, dan harus dijatuhi pidana.

"Setiap unsur pasal terpenuhi, dan tidak ditemukan keadaan yang bisa menjadi alasan pembenar atau pemaaf. Sehingga hakim berpendapat haruslah dijatuhkan hukuman pidana," kata Ari Muladi.

Meskipun terjadi dissenting opinion, keuntungan didapatkan oleh pihak Basko. Mengingat ada dua suara hakim yang menyatakan dirinya lepas.

Sebelumnya, pengusaha Basko menyandang status terdakwa berawal dari laporan PT. KAI Divisi Regional II Sumatera Barat pada 2011 dengan nomor laporan polisi LP/194/XI/2011/SPKT-SBR.

Basko dilaporkan telah membuat surat palsu untuk menerbitkan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 200, HGB Nomor 201 dan HGB Nomor 205 terhadap sebidang tanah milik PT KAI yang berada di belakang PT BASKO, Jalan Prof Dr Hamka, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.

Jaksa sebelumnya menuntut Basko dengan hukuman penjara selama tiga tahun.

(don/ sea)