DPR Diharapkan Segera Jawab Surat Presiden Soal Calon Panglima TNI Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati (ist)

Covesia.com - KSAU Marsekal Hadi Tjahjanto ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai calon tunggal pengganti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan segera pensiun.

Dengan demikian, Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati berharap DPR segera menjawab surat Presiden Jokowi agar proses pergantian Panglima TNI dapat berjalan dengan lancar.

"Keputusan untuk pergantian Panglima TNI jangan dibiarkan terlalu lama karena implikasinya kepada pejabat TNI lainnya," kata dia dalam keterangan tertulisnya kepada Covesia, Selasa (5/12/2017).

Menurut dia, proses pergantian Panglima TNI yang baru bisa segera dilakukan dan tidak perlu menunggu masa pensiun Jenderal Gatot Nurmantyo.

"Pergantian tersebut tidak perlu dikhawatirkan atau memancing spekulasi. Dari pegalaman TNI selama ini, banyak Jenderal yang diganti tanpa harus menunggu masa pensiun," tandas dia.

Ketentuan itu juga sesuai dengan amanat UU tentang TNI. Jadi prinsipnya, kata Nuning, semakin cepat keputusan pergantian Panglima TNI oleh Presiden Jokowi akan semakin baik untuk organisasi TNI secara keseluruhan.

"Kita semua paham agar Jenderal Gatot bersikap bijak dan lapang dada untuk bisa menerima siapa saja pejabat TNI yang akan ditunjuk oleh Panglima TNI yang baru. Tradisi dan etika TNI yang baik ini perlu diteruskan kepada generasi muda TNI," terang dia.

Dia juga berharap agar Panglima TNI tidak membuat keputusan strategis apapun lagi, sehubungan dengan sudah adanya usulan Calon Panglima TNI yang baru.

Menurut Nuning, rencana pergantian Panglima TNI secara administrasi tentunya akan diikuti dengan perubahan kebijakan terkait strategi dan operasional TNI ke depan.

Kebijakan Panglima TNI yang baru dipercaya akan mengemban amanat dari Presiden RI untuk diimplementasikan pada semua tingkatan struktur organisasi TNI.

Kebijakan tersebut akan dirumuskan oleh pejabat TNI yang berwenang sesuai struktur komando di organisasi TNI AD, TNI AL dan TNI AU.

Selain perubahan kebijakan yang bersifat internal tentunya juga perubahan yang bersifat eksternal, seperti kebijakan TNI di ASEAN pada tataran regional dan juga pada tataran global nantinya.

Kebijakan TNI yang bersifat eksternal juga terkait dengan hubungan kelembagaan dengan birokrasi pemerintah, MPR/DPR, dan seluruh elemen Bangsa Indonesia.

(jon)