Perppu Pilkada Berpeluang Lolos

M. Sjahbana Sjams | Sabtu, 08-11-2014 | 14:23 WIB

Ternate - Jika Fraksi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Fraksi Partai Demokrat bersatu, maka Perppu Pilkada berpeluang diterima DPR RI.

"Pengambilan keputusan di DPR RI atas Perppu Pilkada tersebut kemungkinan besar melalui voting karena Koalisi Merah Putih pasti akan menolaknya. Kalau melalui voting maka Koalisi Indonesia Hebat ditambah Partai Demokrat yang memiliki total 307 anggota pasti menang, karena Koalisi Merah Putih akan berjumlah 253 anggota," kata Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), Mahmud Hasan di Ternate, Sabtu (8/11/2014).

Menurut dia, Partai Demokrat awalnya memang mendukung pelaksanaan pilkada melalui DPRD, tetapi sikap Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang mendukung pilkada langsung, bahkan menjelang masa akhir jabatannya sebagai Presiden RI mengeluarkan Perppu Pilkada maka secara etika politik seluruh anggota DPR dari partai itu akan berubah sikap mendukung Perppu Pilkada.

Parpol lain di kubu Koalisi Merah Putih pun, kata Mahmud Hasan, juga tidak tertutup kemungkinan akan berbalik mendukung Perppu Pilkada tersebut, karena sikap politik sebuah parpol selalu dinamis dan bisa berubah setiap saat atas pertimbangan tertentu.

Ia mengatakan, setiap fraksi di DPR RI dalam menyikapi Perppu Pilkada tersebut akan menjadi cermin untuk melihat apakah mereka dalam memutuskan sesuatu mengedepankan aspirasi masyarakat atau kepentingan elit politik tertentu.

"Melihat besarnya penolakan dari masyarakat atas pilkada melalui DPRD seharusnya menjadi pertimbangan utama bagi seluruh fraksi di DPR RI dalam menyikapi Perppu Pilkada tersebut. Artinya mereka harus menerima Perppu itu karena kalau tidak akan kehilangan simpati dari masyarakat," katanya.

Menurut Mahmud Hasan, pilkada langsung yang dilaksanakan selama ini memang banyak menimbulkan masalah seperti konflik sosial, politik uang dan besarnya dana APBD untuk membiayai pilkada langsung itu, tetapi untuk mengatasinya bukan dengan mengalihkannya menjadi pilkada melalui DPRD, karena merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

Banyak solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi pada pilkada langsung tersebut, misalnya menerapkan pilkada serentak seperti yang telah dimuat dalam Perppu Pilkada serta menerapkan sanksi tegas terhadap pelaku praktik politik uang, ujarnya menambahkan. (ant/bim)

Komentar

Video

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Sumbar Terkini

Hiburan

Foto Video Klip 'Mercusuar' Kunto Aji Sudah Dirilis

Video Klip 'Mercusuar' Kunto Aji Sudah Dirilis

Covesia.com - Single "Mercusuar" dari Kunto AJi yang diluncurkan pada Februari silam kini hadir dalam visualisasi video klip yang digarap Yandy...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Covesia.com - Dunia perbankan sudah menjadi bagian dari rutinitas perekonomian di dunia. Setiap urusan keuangan nyaris tidak terlepas dari...

Website Monitoring