Hmm...PHRI Keberatan Kebijakan PNS Tidak Boleh Rapat di Hotel

Alif Ahmad | Jumat, 07-11-2014 | 18:00 WIB

Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan sangat keberatan dan meminta kebijakan pemerintah yang melarang PNS rapat dan berkegiatan dinas di hotel dievaluasi atau ditinjau ulang.

"Kebijakan larangan PNS rapat di hotel tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan pelayanan sebagai tugas utama hotel kepada publik, termasuk pegawai negeri sipil. Artinya hotel terbuka untuk melayani masyarakat termasuk PNS. Dengan adanya larangan tersebut dipastikan bisnis perhotelan akan terpuruk dan ribuan karyawannya bisa saja kehilangan pekerjaan," kata Ketua Umum PHRI Wiryanti Sukamdani di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah harus meninjau kembali kebijakan tersebut dan mengevaluasinya agar sektor perhotelan di Tanah Air tidak menjadi lesu.

Pihaknya mencatat saat ini kontribusi pajak sektor hotel dan restoran mencapai rata-rata Rp50 triliun per tahun, bahkan di beberapa daerah memberikan PAD yang sangat besar, seperti di Bali dan DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tersebut sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel, investasi perhotelan, dan merugikan ribuan karyawan hotel," katanya. (ant/lif)

Komentar

Video

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Sumbar Terkini

Hiburan

Foto Mick Jagger Miliki Anak ke-8 di Usia 73 Tahun

Mick Jagger Miliki Anak ke-8 di Usia 73 Tahun

Covesia.com - Vocalis Rolling Stones, Mick Jagger, kembali jadi ayah untuk kedelapan kalinya, Kamis waktu setempat, ketika pacarnya penari balet...

Ikuti Akun Facebook Covesia.com

Wawancara

Foto Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal
Ekonom, Josua Pardede, M.Sc

Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal

Covesia.com - Hari ini, Kamis (20/10/2016) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebanyak...

Website Monitoring