Hmm...PHRI Keberatan Kebijakan PNS Tidak Boleh Rapat di Hotel

Alif Ahmad | Jumat, 07-11-2014 | 18:00 WIB

Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan sangat keberatan dan meminta kebijakan pemerintah yang melarang PNS rapat dan berkegiatan dinas di hotel dievaluasi atau ditinjau ulang.

"Kebijakan larangan PNS rapat di hotel tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan pelayanan sebagai tugas utama hotel kepada publik, termasuk pegawai negeri sipil. Artinya hotel terbuka untuk melayani masyarakat termasuk PNS. Dengan adanya larangan tersebut dipastikan bisnis perhotelan akan terpuruk dan ribuan karyawannya bisa saja kehilangan pekerjaan," kata Ketua Umum PHRI Wiryanti Sukamdani di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah harus meninjau kembali kebijakan tersebut dan mengevaluasinya agar sektor perhotelan di Tanah Air tidak menjadi lesu.

Pihaknya mencatat saat ini kontribusi pajak sektor hotel dan restoran mencapai rata-rata Rp50 triliun per tahun, bahkan di beberapa daerah memberikan PAD yang sangat besar, seperti di Bali dan DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tersebut sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel, investasi perhotelan, dan merugikan ribuan karyawan hotel," katanya. (ant/lif)

Komentar

Video

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Hiburan

Foto Selesai dari Tugas Militer, Choi Si-won Akan Kunjungi Vietnam untuk Kampanye UNICEF

Selesai dari Tugas Militer, Choi Si-won Akan Kunjungi Vietnam untuk Kampanye UNICEF

Covesia.com - Resmi menyelesaikan tugas militernya, Choi Si-won anggota dari boyband Korea Selatan Super Junior akan mengunjungi Vietnam pekan depan...

Ikuti Akun Facebook Covesia.com

Wawancara

Foto Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Covesia.com - Dunia perbankan sudah menjadi bagian dari rutinitas perekonomian di dunia. Setiap urusan keuangan nyaris tidak terlepas dari...

Website Monitoring