Hmm...PHRI Keberatan Kebijakan PNS Tidak Boleh Rapat di Hotel

Alif Ahmad | Jumat, 07-11-2014 | 18:00 WIB

Jakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menyatakan sangat keberatan dan meminta kebijakan pemerintah yang melarang PNS rapat dan berkegiatan dinas di hotel dievaluasi atau ditinjau ulang.

"Kebijakan larangan PNS rapat di hotel tentu saja sangat bertentangan dengan tujuan pelayanan sebagai tugas utama hotel kepada publik, termasuk pegawai negeri sipil. Artinya hotel terbuka untuk melayani masyarakat termasuk PNS. Dengan adanya larangan tersebut dipastikan bisnis perhotelan akan terpuruk dan ribuan karyawannya bisa saja kehilangan pekerjaan," kata Ketua Umum PHRI Wiryanti Sukamdani di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pemerintah harus meninjau kembali kebijakan tersebut dan mengevaluasinya agar sektor perhotelan di Tanah Air tidak menjadi lesu.

Pihaknya mencatat saat ini kontribusi pajak sektor hotel dan restoran mencapai rata-rata Rp50 triliun per tahun, bahkan di beberapa daerah memberikan PAD yang sangat besar, seperti di Bali dan DKI Jakarta.

"Oleh karena itu, kebijakan pemerintah tersebut sangat berpengaruh terhadap okupansi hotel, investasi perhotelan, dan merugikan ribuan karyawan hotel," katanya. (ant/lif)

Komentar

Video

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Hiburan

Foto Album "Thriller" Michael Jackson dengan Penjualan Terbesar Sepanjang Sejarah

Album "Thriller" Michael Jackson dengan Penjualan Terbesar Sepanjang Sejarah

Covesia.com - Album "Thriller" Michael Jackson, album dengan penjualan terbesar sepanjang sejarah, kembali menorehkan prestasi dengan mencatatkan...

Ikuti Akun Facebook Covesia.com

Wawancara

Foto Wiranto Usulkan Pembentukan Satgas Proapo untuk Tangkal Berita Hoax

Wiranto Usulkan Pembentukan Satgas Proapo untuk Tangkal Berita Hoax

Covesia.com - Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Wiranto mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas)...

Website Monitoring