Wakil Ketua DPR: Pengosongan Kolom Agama KTP Bisa jadi Sumber Masalah

Alif Ahmad | Jumat, 07-11-2014 | 17:56 WIB

Jakarta - Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah menilai bahwa wacana pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk berpotensi menjadi sumber masalah.

"Identitas agama setiap orang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan, seperti pernikahan, tata cara bergaul, dan urusan kematian. Ini bisa jadi sumber konflik," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Kritikan juga dilontarkan Sekretaris Fraksi PPP DPR, Arwani Thomafi, yang menilai bahwa pengosongan kolom agama bisa ditafsirkan bila orang tersebut tidak beragama. Hal ini, tentu bertentangan dengan sila pertama Pancasila.

Dia menyatakan, akan lebih baik bila pemerintah segera mengatur dasar hukum adanya identitas agama seseorang pada dokumen kependudukan, terutama bagi mereka yang faktanya menganut agama di luar agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu.

"Kolom agama dalam dokumen kependudukan adalah penting. Ini untuk menunjukkan bahwa negara kita bukan negara sekuler. Sekalipun juga bukan negara agama," tegasnya.

Arwani mengatakan, pencantuman agama dalam kolom KTP amat penting untuk kepentingan warga negara itu sendiri, terutama menghindari persoalan yang mungkin muncul dalam hal perkawinan, hak asuh anak, dan lain lain. (ant/lif)

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Kolom Agama KTP

Komentar

Video

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Hiburan

Foto Rain Resmi Nikahi Kim Tae Hee, Keduanya jadi Pasutri Selebriti Paling Top di Korea

Rain Resmi Nikahi Kim Tae Hee, Keduanya jadi Pasutri Selebriti Paling Top di Korea

Covesia.com - Aktor dan penyanyi Rain menikahi aktris Kim Tae-hee di gereja Katolik Seoul, Kamis (19/1/2017), dan mereka menjadi pasangan suami istri...

Ikuti Akun Flickr Covesia.com

Wawancara

Foto Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal
Ekonom, Josua Pardede, M.Sc

Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal

Covesia.com - Hari ini, Kamis (20/10/2016) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebanyak...

Website Monitoring