Yusril : Pembiayaan Kartu dengan Dana CSR Bisa Bermasalah

M. Sjahbana Sjams | Jumat, 07-11-2014 | 15:58 WIB

Jakarta - Pembiayaan tiga kartu gagasan Presiden Joko Widodo dengan menggunakan dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) BUMN bisa menjadi masalah.

"Dana CSR atau dana tanggung jawab sosial perusahaan adalah dana yang dialokasikan dari keuntungan perusahaan termasuk BUMN untuk masyarakat, sebagai kompensasi kepada masyarakat sekitar atas kegiatan perusahaan di daerah tersebut dengan segala dampaknya. Jadi bisa bermasalah kalau dana CSR BUMN itu diambil pemerintah untuk membiayai program tiga kartu Presiden," kata Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra melalui keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Yusril memandang, dana CSR dikelola langsung oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat lokal. Dana itu juga merupakan milik perusahaan bersangkutan. "CSR Freeport misalnya digunakan untuk masyarakat Timika, Newmont untuk masyarakat Sumbawa, PT Timah untuk masyarakat Bangka Belitung," kata Yusril.

Dia mengatakan penggunaan dana CSR BUMN oleh negara berkaitan dengan tertib penyelenggaraan negara, khususnya di bidang keuangan, yang sungguh-sungguh harus diperhatikan oleh Presiden. Menurut dia, kalau dana CSR BUMN diambil oleh negara, maka harus ada dasar hukumnya. "Dalam UU APBN sudah ditargetkan setoran keuntungan BUMN sebagai penerimaan negara," jelas dia.

Dia menjelaskan, CSR BUMN sudah dianggarkan oleh perusahaan dan harus dijalankan untuk memenuhi kewajiban BUMN kepada masyarakat sekitar. Sehingga apabila dana CSR akan diambil pemerintah, UU APBN harus diubah, terkait perubahaan sumber penerimaan negara dan perubahan alokasinya.

"Presiden Jokowi harus pikirkan dampak pengambilan dana CSR BUMN bagi masyarakat lokal sekitar kegiatan perusahaan. Dana CSR pasti berkurang atau malah habis tersedot untuk mendanai program tiga kartu Presiden Jokowi, sehingga masyarakat lokal bisa kecewa karena daerah mereka rusak ditambang tapi dana CSR-nya bukan untuk membantu masyarakat lokal," nilai dia.

Lebih jauh Yusril menilai program tiga kartu juga dikaitkan dengan kompensasi kenaikan BBM yang bakal dilakukan pemerintah, sehingga tidak ada hubungannya dengan dana CSR. Masyarakat lokal dinilai bakal bertanya-tanya, mengapa dana CSR BUMN digunakan untuk kompensasi kenaikan BBM.

"Presiden Jokowi mestinya menyadari dampak dari semua ini, serta kemungkinan kekecewaan masyarakat lokal akibat berkurangnya CSR BUMN. Sebagian besar dana CSR BUMN disalurkan di luar Jawa, sementara bagian terbesar penerima program tiga kartu ada di Pulau Jawa," kata dianext

Komentar

Video

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Hiburan

Foto Moana Masih Kuasai Puncak Box Office

Moana Masih Kuasai Puncak Box Office

Covesia.com - Moana masih menguasai puncak box office Amerika Serikat dua minggu berturut-turut, dengan meraup 28,4 juta dolar AS pada akhir pekan,...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal
Ekonom, Josua Pardede, M.Sc

Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal

Covesia.com - Hari ini, Kamis (20/10/2016) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebanyak...

Website Monitoring