Pemuda Muhammadiyah: Penghapusan Agama di KTP Berdampak Pada Upaya Liberalisasi

Alif Ahmad | Jumat, 07-11-2014 | 13:52 WIB

Jakarta - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan rencana pemerintah menghapus kolom agama di Kartu Tanda Penduduk karena tidak memiliki dasar hukum.

"Apabila hal itu diterapkan akan bertentangan dengan semangat sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat 1 dan 2 UUD 1945," katanya melalui pesan Blackberry yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan Sila pertama Pancasila dan pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945 secara eksplisit menegaskan bahwa setiap warga negara diwajibkan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Saleh yang juga Ketua Komisi VIII DPR itu mengatakan salah satu bukti seseorang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah melalui agamanya.

"Karena itu, menghilangkan kolom agama dalam identitas kependudukan sama saja memperbolehkan warga negara untuk tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa," ujarnya.

Dia mengatakan Indonesia memang bukan negara agama namun pengakuan terhadap eksistensi agama dijamin oleh negara. Dia mempertanyakan apabila identitas agama dihapus, lalu bagaimana negara bisa memberikan perlindungan kepada warga negara untuk beribadah dan menjalankan agama dan keyakinannya.

"Penghapusan identitas agama dalam kartu tanda penduduk (KTP) dikhawatirkan akan berdampak pada upaya liberalisasi dalam semua sektor kehidupan," katanya. (ant/lif)

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Kolom Agama KTP

Komentar

Video

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Sumbar Terkini

Hiburan

Foto Innalillahi, Oon Project Pop Tutup Usia

Innalillahi, Oon Project Pop Tutup Usia

Covesia.com - Mochamad Fachroni, personel grup Project Pop yang dikenal dengan nama Oon, meninggal dunia pada Jumat, setelah lama menderita...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal
Ekonom, Josua Pardede, M.Sc

Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal

Covesia.com - Hari ini, Kamis (20/10/2016) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebanyak...

Website Monitoring