Kasus Dugaan Korupsi Gedung Diklat Sumbar "Jalan Ditempat"

| Kamis, 06-11-2014 | 09:55 WIB

Padang - Kasus dugaan korupsi rehabilitasi gedung asrama Pendidikan dan Latihan (Diklat) Sumatera Barat (Sumbar) di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, "jalan ditempat". Penyidik Tindak Pidana Korupsi dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang masih menunggu keputusan jaksa terkait berkas kasus tersebut.

"Saat ini penyidik tengah menunggu keputusan dari pihak kejaksaan. Berkasnya sendiri telah diserahkan kepada jaksa sekitar pertengahan Oktober 2014," kata Kepala Unit Tipikor Polresta Padang, Ipda Mohajreni Tamrin di Padang, Kamis (6/11/2014).

Ia menjelaskan jika jaksa menilai berkas tidak lengkap, maka pihak penyidik akan kembali melengkapi kekurangan yang diberikan oleh jaksa. Atau dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, jika berkas dinyatakan lengkap.

Penyerahan berkas tersebut lanjut dia, adalah ketiga kalinya dilakukan oleh penyidik. "Kami telah menyerahkan berkas sebanyak dua kali, namun dikembalikan lagi. Ini merupakan penyerahan yang ketiga," kata Mohajreni.

Sedangkan terhadap empat tersangka yang diseret dalam kasus itu, ia menjelaskan belum dilakukan penahanan sejak awal penetapan. Ia mengatakan, salah satu alasan tidak dilakukannya penahanan karena waktu.

"Penyidikan dalam perkara korupsi biasanya memakan waktu lama, terlebih dalam proyek rekonstruksi. Jika dilakukan penahanan, namun tidak selesai tepat waktu, berapa kali kami akan melakukan perpanjangan penahanan," katanya.

Keempat tersangka itu adalah Kepala Bidang (Kabid) Tarkim Dinas Prasjal Tarkim Sumbar Firman Dalil selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Mi Rizal, Konsultan Pengawas dari PT Karya Engineering Konsultan Rasyidin, dan pihak rekanan dari PT Adi Guna Mandiri Bastian M Sinaga.

Ia menyebutkan kasus dugaan korupsi ini berawal saat gedung gedung asrama Diklat mengalami kerusakan akibat pasca gempa 2009. Kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun anggaran 2012 dengan dana senilai Rp3 miliar. Namun pada 2013 setelah rehabilitasi, gedung itu tetap tidak bisa digunakan karena belum siap.

Ia menambahkan diduga dalam kasus itu dibuat dokumen Provosional Hand Over (PHO), yang merupakan salah satu syarat pencairan dana, secara fiktif. Dimana pada saat pencairan pengerjaan baru dikerjakan sekitar 80 persen, namun dana telah dicairkan untuk pekerjaan 100 persen.

Akibat perbuatan terdakwa itu, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumbar, negara telah mengalami kerugian sekitar Rp300 Juta. Perbuatan empat tersangka dijerat oleh penyidik dengan Pasal 2, 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi. (ant/bim)

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Kriminal

Komentar

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Hiburan

Foto Chester Bennington Bunuh Diri, Inilah 10 Lagu  Linkin Park yang Paling Populer

Chester Bennington Bunuh Diri, Inilah 10 Lagu Linkin Park yang Paling Populer

Covesia.com - Band asal Amerika Serikat Linkin Park baru saja kehilangan vokalisnya Chester Bennington yang ditemukan dalam kondisi tak bernyawa di...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Covesia.com - Dunia perbankan sudah menjadi bagian dari rutinitas perekonomian di dunia. Setiap urusan keuangan nyaris tidak terlepas dari...

Website Monitoring