UU P3H Perangkap Kriminalisasi Masyarakat Adat

| Rabu, 05-11-2014 | 13:08 WIB

Jakarta - Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dinilai sebagai perangkap khusus oleh pemerintah bagi masyarakat yang pemukiman atau wilayahnya berbatasan dengan hutan.

"Dengan adanya UU tersebut kehidupan dan kultur masyarakat yang terikat dan menjadi bagian dari ekosistem hutan nantinya akan menjadi target kriminalisasi dengan kedok penegakan hukum," kata Manajer Hutan dan Perkebunan Walhi, Zenzi Suhadi di Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Target kriminalisasi berkedok UU P3H itu tidak menutup kemungkinan akan berimbas juga bagi kelompok-kelompok masyarakat adat/lokal yang secara turun menurun menjaga dan melestarikan hutan.

Dikatakannya, di sisi lain korporasi-korporasi yang mengeruk sumber daya alam dan menghancurkan hutan justru sangat sulit untuk dikenakan dan dijerat oleh UU P3H karena korporasi selalu berlindung dalam kedok administrasi perizinan, badan hukun dan lain-lain.

Sementara untuk mengetahui pelanggaran hukum dibidang kehutanan, diperlukan bukti-bukti yang nyata dan keseriusan untuk memproses secara hukum selanjutnya. Namun dalam prakteknya justru banyak temuan-temuan kejahatan pengrusakan hutan yang diduga dilakukan korporasi tidak ditindaklanjuti secara serius dan bahkan hilang begitu saja.

"UU ini tentunya sangat merugikan petani hutan dan juga kelompok-kelompok masyarakat adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan," ucapnya.

Masyarakat adat yang hidup di dalam hutan mereka kerap menjaga dan melindungi sumber-sumber kehidupannya, dan setiap saat mereka bisa dimasukan dalam perangkap kriminalisasi karena kerap melintas dalam kawasan hutan.

Terus dikatakannya, masyarakat yang melintas di kawasan hutan membawa dan menggunakan alat-alat pertanian. Bahkan mereka bisa sampai tinggal berhari-hari di dalam kawasan hutan.

Padahal para petani hutan dan kelompok masyarakat adat/lokal tersebut hanya sebatas bertani, bercocok tanam, memanen hasil hutan serta menjaga wilayah adat atau wilayah kelola mereka.

"Berdasarkan penilaian secara keseluruhan UU P3H ini memperbolehkan pengrusakan hutan melalui izin pemerintah," tuturnya.

Atas hal tersebut Walhi beserta Koalisi Anti Mafia Hutan telah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan saat ini UU tersebut tengah diuji substansinya dengan perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 dan telah kembali sidang pada Selasa (4/11) 2014. (ant/bim)

Komentar

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Hiburan

Foto Sweater Wol Tembus Pandang Karya Terbaru Calvin Klein

Sweater Wol Tembus Pandang Karya Terbaru Calvin Klein

Covesia.com - Calvin Klein, perancang Amerika tersebut mengeluarkan karya terbaru berupa rajutan yang berbeda dari biasanya. Calvin Klein menjual...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Covesia.com - Dunia perbankan sudah menjadi bagian dari rutinitas perekonomian di dunia. Setiap urusan keuangan nyaris tidak terlepas dari...

Website Monitoring