UU P3H Perangkap Kriminalisasi Masyarakat Adat

| Rabu, 05-11-2014 | 13:08 WIB

Jakarta - Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H) dinilai sebagai perangkap khusus oleh pemerintah bagi masyarakat yang pemukiman atau wilayahnya berbatasan dengan hutan.

"Dengan adanya UU tersebut kehidupan dan kultur masyarakat yang terikat dan menjadi bagian dari ekosistem hutan nantinya akan menjadi target kriminalisasi dengan kedok penegakan hukum," kata Manajer Hutan dan Perkebunan Walhi, Zenzi Suhadi di Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Target kriminalisasi berkedok UU P3H itu tidak menutup kemungkinan akan berimbas juga bagi kelompok-kelompok masyarakat adat/lokal yang secara turun menurun menjaga dan melestarikan hutan.

Dikatakannya, di sisi lain korporasi-korporasi yang mengeruk sumber daya alam dan menghancurkan hutan justru sangat sulit untuk dikenakan dan dijerat oleh UU P3H karena korporasi selalu berlindung dalam kedok administrasi perizinan, badan hukun dan lain-lain.

Sementara untuk mengetahui pelanggaran hukum dibidang kehutanan, diperlukan bukti-bukti yang nyata dan keseriusan untuk memproses secara hukum selanjutnya. Namun dalam prakteknya justru banyak temuan-temuan kejahatan pengrusakan hutan yang diduga dilakukan korporasi tidak ditindaklanjuti secara serius dan bahkan hilang begitu saja.

"UU ini tentunya sangat merugikan petani hutan dan juga kelompok-kelompok masyarakat adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan," ucapnya.

Masyarakat adat yang hidup di dalam hutan mereka kerap menjaga dan melindungi sumber-sumber kehidupannya, dan setiap saat mereka bisa dimasukan dalam perangkap kriminalisasi karena kerap melintas dalam kawasan hutan.

Terus dikatakannya, masyarakat yang melintas di kawasan hutan membawa dan menggunakan alat-alat pertanian. Bahkan mereka bisa sampai tinggal berhari-hari di dalam kawasan hutan.

Padahal para petani hutan dan kelompok masyarakat adat/lokal tersebut hanya sebatas bertani, bercocok tanam, memanen hasil hutan serta menjaga wilayah adat atau wilayah kelola mereka.

"Berdasarkan penilaian secara keseluruhan UU P3H ini memperbolehkan pengrusakan hutan melalui izin pemerintah," tuturnya.

Atas hal tersebut Walhi beserta Koalisi Anti Mafia Hutan telah mengajukan ke Mahkamah Konstitusi dan saat ini UU tersebut tengah diuji substansinya dengan perkara Nomor 95/PUU-XII/2014 dan telah kembali sidang pada Selasa (4/11) 2014. (ant/bim)

Komentar

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Hiburan

Foto Kim Kardashian Setia Dampingi Suami di Rumah Sakit

Kim Kardashian Setia Dampingi Suami di Rumah Sakit

Covesia.com - Lebih dari sepekan mengaku kelelahan karena "krisis spiritual", rapper Kanye West masih terbaring di sebuah rumah sakit di Los Angeles...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal
Ekonom, Josua Pardede, M.Sc

Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal

Covesia.com - Hari ini, Kamis (20/10/2016) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebanyak...

Website Monitoring