KPK Perpanjang Pencegahan Mantan Walikota Makassar

| Selasa, 04-11-2014 | 18:48 WIB

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memperpanjang pemberlakuan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Walikota Makassar, Ilham Arif Sirajuddin. Ilham ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Makassar tahun anggaran 2006-2012.

"Terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama rehabilitasi kelola dan transfer untuk instalasi PDAM Makassar 2006-2012, KPK memperpanjang masa pencegahan ke luar negeri terhadap tersangka I (Ilham Arif Sirajuddin) untuk enam bulan ke depan," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Tujuan pencegahan tersebut adalah agar bila KPK membutuhkan keterangan Ilham maka yang bersangkutan tidak berada di luar negeri. KPK menetapkan Ilham sebagai tersangka kasus tersebut pada 7 Mei 2014 atau sehari sebelum ia lengser sebagai walikota Makassar pada 8 Mei 2014.

Pasal yang disangkakan adalah pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 mengenai perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar. Perbuatan Ilham diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp38,1 miliar karena adanya sejumlah pembayaran digelembungkan oleh pihak pengelola dan pemerintah kota.

Ilham Arif Sirajuddin adalah politisi partai Demokrat yang menjabat dua periode sebagai Walikota Makassar yaitu 2004-2009 dan 2009-2013, Ilham akan mengakhiri masa jabatannya pada 8 Mei 2014.

Selain Ilham Arif Sirajuddin, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja sebagai kasus yang sama dan disangkakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Badan Pemeriksa Keuangan pada 8 November 2012 lalu sudah menyerahkan data hasil audit perusahaan milik Pemkot Makassar itu kepada KPK. Hasil audit tersebut adalah ditemukan potensi kerugian negara dari kerja sama yang dilakukan PDAM dengan pihak swasta hinga mencapai Rp520 miliar.

Keempat perusahaan tersebut adalah PT Traya Tirta Makassar (Rp38,1 miliar), PT Bahana Cipta dalam rangka pengusahaan pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu (Rp 455,25 miliar), kerja sama dengan PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala tahun 2012-2036 dengan nilai investasi sebesar Rp 69,31 miliar dan kerja sama antara PDAM Makassar dengan PT Baruga Asrinusa Development dengan potensi kerugian sebesar Rp 2,6 miliar. (ant/bim)

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Kriminal

Komentar

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Hiburan

Foto Kim Kardashian Setia Dampingi Suami di Rumah Sakit

Kim Kardashian Setia Dampingi Suami di Rumah Sakit

Covesia.com - Lebih dari sepekan mengaku kelelahan karena "krisis spiritual", rapper Kanye West masih terbaring di sebuah rumah sakit di Los Angeles...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal
Ekonom, Josua Pardede, M.Sc

Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal

Covesia.com - Hari ini, Kamis (20/10/2016) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebanyak...

Website Monitoring