KIS Produk Lain dari BPJS

| Selasa, 04-11-2014 | 18:16 WIB

Jakarta - Program Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Senin (3/11) merupakan produk lain dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Setiap program pemerintah harus ada cantelan hukumnya yang disepakati bersama DPR. Sudah ada Undang-Undang BPJS, maka itu yang kita terima," kata Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Politisi Partai Demokrat itu mengatakan setiap program pemerintah harus memiliki payung hukum yang disepakati dengan DPR karena berkaitan dengan anggaran, infrastruktur dan audit.

Karena itu, payung hukum yang memungkinkan bagi KIS adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Menurut Dede, salah satu klausul dalam Undang-Undang BPJS memungkinkan adanya produk-produk lainnya. Karena itu, dia mengasumsikan KIS sebagai salah satu produk BPJS.

"Menurut yang saya dengar dari pemberitaan di media, beberapa menteri mengatakan penyelenggara KIS adalah BPJS. Namun, katanya lebih diperluas. Karena itu saya berasumsi KIS ini adalah penyempurnaan dari program BPJS dari program Presiden Susilo Bambang Yudhoyono," tuturnya.

Namun, Dede mengatakan DPR, dalam hal ini Komisi IX, belum mendapatkan penjelasan mendetail mengenai KIS dari pemerintah. Karena itu, dalam waktu dekat Komisi IX akan mengundang Menteri Kesehatan Nila F Moeloek untuk membicarakan hal tersebut.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meluncurkan program perlindungan sosial berupa KIS, Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Besar Jakarta, Jalan Pasar Baru, Jakarta Pusat pada Senin (3/11).

Presiden membenarkan saat ditanya wartawan apakah program tersebut untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Untuk menjaga daya beli masyarakat dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Presiden.

Program KIS akan menggunakan anggaran dana BPJS Kesehatan. Yang membedakan KIS dengan layanan BPJS adalah bisa dipakai di mana saja, sementara BPJS hanya bisa digunakan di wilayah tempat kartu diterbitkan. (ant/bim)

Komentar

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Sumbar Terkini

Hiburan

Foto Innalillahi, Oon Project Pop Tutup Usia

Innalillahi, Oon Project Pop Tutup Usia

Covesia.com - Mochamad Fachroni, personel grup Project Pop yang dikenal dengan nama Oon, meninggal dunia pada Jumat, setelah lama menderita...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal
Ekonom, Josua Pardede, M.Sc

Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal

Covesia.com - Hari ini, Kamis (20/10/2016) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebanyak...

Website Monitoring