Hasil Audit Keuangan Termasuk Informasi Berkala

KIP Dukung Tekad Transparansi BPK

| Selasa, 04-11-2014 | 16:48 WIB

Jakarta - Pasal 9 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan laporan keuangan badan publik merupakan informasi yang wajib diumumkan kepada publik secara berkala.

Komisioner Komisi Informasi Pusat, Yhannu Setyawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (4/11/2014) mengatakan, Komisi Informasi Pusat mendukung tekad prioritas transparansi dalam audit keuangan sebagaimana telah disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang baru dilantik, Harry Azhar Azis.

Menurut Yhannu Setiawan, hasil audit BPK yang telah disampaikan juga termasuk informasi terbuka dan bisa diakses oleh publik. Hal tersebut dinilai juga bakal membuat pengelolaan keuangan di lembaga negara bisa lebih efisien, produktif, ekonomis, dan berdampak positif bagi kemakmuran rakyat.

Yhannu menambahkan, selama ini BPK memiliki kewenangan untuk memberikan opini atau predikat kepada lembaga negara yang mengelola keuangan negara. Namun, ujar dia, indikator penilaian untuk memberikan predikat tersebut perlu diperkuat dan diperketat agar predikat tersebut benar-benar mencerminkan tidak adanya korupsi.

"Sebaiknya BPK menjadikan Pasal 9 dan 11 UU KIP sebagai bagian indikator penilaian untuk menentukan opini atau predikat lembaga negara yang akan diaudit," kata Yhannu.

Dengan demikian, ia berpendapat bahwa pemeriksaan pengelolaan keuangan oleh BPK tidak hanya menyentuh sisi administratif saja, tetapi juga mampu menjangkau besaran komitmen transparansi lembaga negara dalam pengelolaan keuangannya.

Dalam Pasal 9 UU KIP disebutkan bahwa setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala. Salah satu informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala adalah mengenai laporan keuangan badan publik.

Laporan keuangan tersebut setidaknya meliputi rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Sedangkan dalam Pasal 11 disebutkan bahwa Badan Publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat. Informasi publik tersebut meliputi rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik, hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan, dan lain sebagainya.

"Komisi Informasi Pusat berharap BPK dapat turut mendorong keterbukaan informasi di lembaga-lembaga negara sebagai badan publik. Hal ini penting mengingat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan syarat mutlak terciptanya tata pemerintahan yang baik," pungkasnya. (ant/bim)

Komentar

Baca juga

Video

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Sumbar Terkini

Hiburan

Foto Mick Jagger Miliki Anak ke-8 di Usia 73 Tahun

Mick Jagger Miliki Anak ke-8 di Usia 73 Tahun

Covesia.com - Vocalis Rolling Stones, Mick Jagger, kembali jadi ayah untuk kedelapan kalinya, Kamis waktu setempat, ketika pacarnya penari balet...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal
Ekonom, Josua Pardede, M.Sc

Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal

Covesia.com - Hari ini, Kamis (20/10/2016) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebanyak...

Website Monitoring