Mahasiswa Unand Protes Transparansi Penetapan Uang Kuliah

| Selasa, 04-11-2014 | 10:03 WIB

Padang - Kalangan mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatera Barat, menuntut adanya transparansi penetapan uang kuliah tunggal (UKT). Karena dinilai memberatkan dan bertentangan dengan UU Pendidikan Tinggi. "Ini bisa disebutkan sebagai cara merampas hak konstitusional warga negara karena mengandung dimensi komersialisasi pendidikan," demikian siaran pers yang disampaikan Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan Fakultas Hukum Universitas Andalas (LAM&PK FHUA).

Siaran pers yang ditandatangani Farhan Mufti Akbar (Ketua) Muhammad Arief Azmio (Koor. Divisi Advokasi), menyebutkan, ini buntut dari tuntutan bulan Maret lalu. Dimana Forum Peduli Pendidikan (FPP) yang merupakan aliansi mahasiswa yang terdiri dari LAM&PK, PHP, Kaki Lima, dan Himasos mendampingi 132 korban kebijakan UKT tahun ajaran 2013/2014 untuk menuntut penyesuaian uang kuliah dengan kemampuan mahasiswa.

Akan tetapi ketika hendak dilakukan tindak lanjut (follow up) atas tuntutan para korban, FPP bersama para korban hingga saat ini tidak mendapat kejelasan dan Universitas Andalas seolah menutupi dan tidak melayani tuntutan tersebut. Ditambah lagi, pada tahun ajaran 2014/2015 ini, Universitas Andalas secara tiba-tiba melakukan perubahan terhadap kebijakan UKT, yaitu penambahan level yang semula terbagi dalam 5 levelmenjadi 7 level pada masing-masing prodi di setiap fakultas, dengan varian biaya uang kuliah yang berbeda pula dari sebelumnya.

Untuk itu, LAM&PK FKUA minta pihak Unand, melakukan keterbukaan informasi dalam melakukan semua ini, sesuai dengan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu, LAM&PK FHUA, menuntut Universitas Andalas memberikan informasi dan data terkait kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang diminta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip good governance yang salah satunya ialah transparansi.

Mereka juga mendorong Komisi Informasi Publik Sumatera Barat untuk mengawal dan menindaklanjuti surat yang kami layangkan dalam rangka meminta informasi dan data yang berkaitan dengan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada institusi Perguruan Tinggi terkhusus Universitas Andalas. "Jika tuntutan serta permintaan informasi dan data yang kami layangkan tidak ditindaklanjuti oleh pihak Universitas Andalas, maka kami akan melakukan upaya selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," katanya, Rabu (4/11/2014). (cal)

Komentar

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Sumbar Terkini

Hiburan

Foto Mick Jagger Miliki Anak ke-8 di Usia 73 Tahun

Mick Jagger Miliki Anak ke-8 di Usia 73 Tahun

Covesia.com - Vocalis Rolling Stones, Mick Jagger, kembali jadi ayah untuk kedelapan kalinya, Kamis waktu setempat, ketika pacarnya penari balet...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal
Ekonom, Josua Pardede, M.Sc

Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal

Covesia.com - Hari ini, Kamis (20/10/2016) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebanyak...

Website Monitoring