Pukat Minta Jokowi Wajibkan Mentri Laporkan Kekayaan Secara Periodik

| Minggu, 02-11-2014 | 17:38 WIB

Yogyakarta - Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada mendorong Presiden RI Joko Widodo mewajibkan menterinya melaporkan harta kekayaan secara periodik.

"Meskipun (laporan kekayaan secara periodik) tidak diatur di dalam undang-undang, Jokowi bisa mewajibkan itu untuk menterinya," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril di Yogyakarta, Minggu.

Menurut Oce, Presiden Jokowi perlu terus-menerus memastikan menterinya tidak tersangkut kasus korupsi dengan mewajibkan palaporan harta kekayaan secara berkala setiap setahun sekali atau satu semester sekali.

"Sebab, tidak ada jaminan orang bebas korupsi," kata Oce.

Dalam pemberantasan korupsi, dia memandang perlu Jokowi memunculkan terobosan baru yang membedakan dengan yang dilakukan periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), antara lain dengan mewajibkan pelaporan kekayaan kalangan menteri.

"Pelaporan harta kekayaan jaman SBY memang tidak diwajibkan karena tidak ada UU yang mengatur," kata dia.(ant/lif)

Komentar

Video

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Hiburan

Foto Kunjungi Sumbar, Kvitland Perkenalkan Lagu 'Nasi Padang' Versi Indonesia

Kunjungi Sumbar, Kvitland Perkenalkan Lagu 'Nasi Padang' Versi Indonesia

Covesia.com - Audun Kvitland, pria asal Norwegia yang merupakan pelantun lagu "Nasi Padang" yang viral di media sosial (medsos) berkunjung ke...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Hindari Masalah di Perbankan dan Pahami 'BI Checking' Dengan Benar

Covesia.com - Dunia perbankan sudah menjadi bagian dari rutinitas perekonomian di dunia. Setiap urusan keuangan nyaris tidak terlepas dari...

Website Monitoring