Pukat Minta Jokowi Wajibkan Mentri Laporkan Kekayaan Secara Periodik

| Minggu, 02-11-2014 | 17:38 WIB

Yogyakarta - Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada mendorong Presiden RI Joko Widodo mewajibkan menterinya melaporkan harta kekayaan secara periodik.

"Meskipun (laporan kekayaan secara periodik) tidak diatur di dalam undang-undang, Jokowi bisa mewajibkan itu untuk menterinya," kata peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril di Yogyakarta, Minggu.

Menurut Oce, Presiden Jokowi perlu terus-menerus memastikan menterinya tidak tersangkut kasus korupsi dengan mewajibkan palaporan harta kekayaan secara berkala setiap setahun sekali atau satu semester sekali.

"Sebab, tidak ada jaminan orang bebas korupsi," kata Oce.

Dalam pemberantasan korupsi, dia memandang perlu Jokowi memunculkan terobosan baru yang membedakan dengan yang dilakukan periode Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), antara lain dengan mewajibkan pelaporan kekayaan kalangan menteri.

"Pelaporan harta kekayaan jaman SBY memang tidak diwajibkan karena tidak ada UU yang mengatur," kata dia.(ant/lif)

Komentar

Video

Galeri Foto Terbaru Covesia.com

Hiburan

Foto Moana Masih Kuasai Puncak Box Office

Moana Masih Kuasai Puncak Box Office

Covesia.com - Moana masih menguasai puncak box office Amerika Serikat dua minggu berturut-turut, dengan meraup 28,4 juta dolar AS pada akhir pekan,...

Ikuti Akun Twitter Covesia.com

Wawancara

Foto Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal
Ekonom, Josua Pardede, M.Sc

Implementasi Kebijakan Ekonomi di Tangan Jokowi-JK Belum Maksimal

Covesia.com - Hari ini, Kamis (20/10/2016) tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Sebanyak...

Website Monitoring